Ratusan Purel Di Surabaya Lakukan Demo, “Gak Murel Gak Mbadok”
Rakyatnesia.com – Ribuan pekerja seni dan hiburan malam akhirnya memenuhi janji mereka untuk melakukan demo Massal. Ratusan Pekerja Malam yang sebagian besar adalah wanita berkumpul di jalan sedap Malam.
Tak lupa mereka membawa spanduk dengan tulisan cukup memikat mata yang membacanya yakni “Gak Murel Gak Mbadok”.
Ribuan pekerja malam tersebut menuntut agar wali kota Surabaya Tri Rismaharini mencabut Perwali 33 tahun 2020 yang dirasa sangat merugikan bagi pengusaha, karyawan, dan pekerja di tempat hiburan malam.
Baca juga : Lagi Satpol PP Amankan Purel Dan Tempat Karaoke, Kali Ini Di Babat, Kab Lamongan
Wanita pekerja malam dalam tuntutannya juga meneriakan agar Tri Rismaharini segera mencabut Perwali. “Cabut Cabut Cabut, kos kosan, susu dan beras bukan pemerintah yang bayar,” teriakan salah satu pendemo, Senin (3/8/2020).
Senada dengan wanita pekerja malam, perwakilan pendemo diatas mobil juga menyatakan jika ,mereka berkumpul di Balai Kota ini untuk menuntut agar Perwali untuk di cabut “Dengan Perwali ini banyak sekali merugikan pekerja dan mengadu ke Pemuda Pancasila (PP), agar ibu Walikota mencabut perwali tersebut,” teriakannya.
Sebelumnya, Ketua Badan Pekerja dan Buruh Pemuda Pancasila (PP), Nurdin Longgari mengatakan, di Perwali 33 tahun 2020 atas perubahan perwali 28 tahun 2020 ini, RHU tidak diizinkan untuk mengoperasikan atau membuka usahanya.
“Ketika ada Perwali 33 tahun 2020 atas perubahan Perwali 28, ini yang membuat kita harus tutup dan sangat berbahaya bagi para pekerja malam,” tambah Nurdin.
Di Perwali 33 tahun 2020, banyak sekali karyawan RHU tidak bisa bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, padahal para pekerja RHU adalah warga Suabaya.
Baca juga : Satpol PP Amankan 8 Purel Di Dua Kafe Di Kembangbahu Lamongan
Dengan adanya pekerja malam yang ngeluruk ke Kantor Kota Surabaya harapannya, Pemerintah Kota terutama Walikota Surabaya untuk segera merevisi Perwali 33 jika perlu mencabut dan kembali ke Perwali 28 tahun 2020.
“Kami meminta kepada ibu Risma Walikota Surabaya untuk segera merevisi perwali 33 tahun 2020 atau dicabut dan kembali ke Perwali 28 tahun 2020 agar kami dapat bekerja kembali,” pungkas Nurdin.
Nantinya, aksi damai yang diikuti kurang dari 1.000 pekerja RHU dan pekerja seni di kantor Pemerintahan Balai Kota Surabaya akan berjalan dengan tertib dan tetap mematuhi protokol kesehatan covid-19. (sumber:kabarjawatimur.com)
