Pengurusan SKU BPUM Di Babat, Lamongan, Diduga Ada Pungutan Liar
Berita Lamongan – Bantuan untuk para pelaku UMKM Disalurkan melalui program pemerintah atau Banpres produktif usaha mikro (BPUM) lewat bank BRI, BNI dan beberapa bank lain yang sudah ditunjuk. Untuk nilai bantuan ini adalah Rp 1200.000. Adanya bantuan kepada pelaku UMKM yang digelontorkan pemerintah melalui program BPUM disambut antusias oleh masyarakat. Tak terkecuali masyarakat kelurahan Babat kec Babat kabupaten Lamongan ini. Warga yang ingin mendapatkan bantuan berbondong bondong mengurus Surat Keterangan Usaha ke kantor kelurahan Babat. Seperti terlihat dari gambar (21/4/2021).
Diantara ada beberapa warga yang enggan disebutkan namanya saat ditemui kanalindonesia.com menyatakan keberatan karena dipungut biaya Rp.10.000
“Saya pas ndak bawa uang sama sekali. Tadi saya ditarik sepuluh ribu ya gak jadi ngurus gak bawa uang saya,” ujar salah seorang pemohon Surat Keterangan Usaha di kantor Kelurahan Babat
Saat dikonfirmasi tentang hal tersebut kepada kasi Ekbang keluaran Babat Nurhayati terlihat marah marah sekali bahkan mau mengancam melempar staples kepada kanalindonesia.
“Ditarik sepuluh ribu itu sukarela gak bayar juga gak apa apa”, “itu juga buat biaya kertas tinta map dan juga upah yang kerja karena bulan puasa” ketusnya.
Baca juga : Mak Kasemah, Penjual Tikar Asal Ngimbang Lamongan, Gak Bakal…
Baca Juga : Puluhan Remaja Ini Sengaja Bikin Ribut Di Depan Mess Persela
Dari Dinas Koperasi dan UMKM sendiri sudah mewanti wanti kepada staf dibawahnya untuk tidak memungut biaya sepeserpun terkait dana hibah bantuan presiden untuk UMKM (BPUM) seperti diungkapkan Agus Suyanto melalui sambungan telpon seluler.
“Saya sudah mewanti wanti ke staf saya untuk tidak memungut biaya ke masyarakat untuk mengurus bantuan UMKM apapun alasannya,” tegas Agus yang juga belas kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Lamongan. (artikel ditulis dan diliput oleh kanalindonesia.com)
