Penerima manfaat program permakanan di Surabaya berkurang, KabarJatim

Surabaya (Rakyatnesia) – Penerima manfaat program permakanan atau pertolongan makanan dari Pemkot Surabaya untuk para lanjut usia (lansia), penyandang cacat dan yatim di wilayah setempat pada tahun 2023 berkurang.

Ketua Komisi D DPRD Surabaya Khusnul Khotimah di Surabaya, Rabu, mengatakan data awal penerima intervensi permakanan di Surabaya pada 2023 ini jumlahnya berkurang dibanding 2022.

“Tapi, tidak menutup kemungkinan akan ada permohonan baru penerima manfaat program permakanan,” kata dia.

Data penerima intervensi permakanan pada 2022 untuk lansia sebanyak 20.378 orang, penyandang cacat (PACA) sebanyak 6.814 orang, dan yatim sebanyak 60.088 orang. Selanjutnya, dilakukan verifikasi ulang pada 2023, penerima intervensi permakanan untuk lansia sebanyak 14.847, PACA sebanyak 4.392, dan yatim sebanyak 4.125.

“Karena ada pengurangan itu, banyak keluhan dari lansia yang tidak lagi masuk dalam penerima manfaat permakanan. Kalau mau menerima program permakanan lagi bisa mengusulkan melalui anggaran pertolongan Tak Terduga (BTT). Tapi, prosesnya itu cukup panjang,” ujar Khusnul.

Agar masyarakat mengetahui bagaimana cara pengajuan program permakanan melalui anggaran BTT ini, Khusnul meminta Pemkot Surabaya untuk memasifkan sosialisasi mekanisme pengajuan usulan tambahan penerima manfaat permakanan hingga tingkat RT.

“Namun, saya tetap menekankan terkait pentingnya waktu atau timeline pengajuan hingga pelaksanaan jangan sampai lebih dari 1 X 24 jam, karena tentunya data tambahan tersebut juga dilakukan verifikasi di lapangan, juga bisa dilakukan berbasis digital,” tutur politikus perempuan asal PDI Perjuangan tersebut.

Khusnul mengatakan pengajuan usulan permakanan melalui anggaran BTT per 16 Januari 2023 sebanyak 135 lansia. Jumlah ini kemungkinan akan terus bertambah seiring semakin banyak orang tahu bagaimana mekanisme pengajuan usulan tambahan penerima manfaat program permakanan.

“Jika dimungkinkan dalam percepatan pemberian intervensi permakanan bagi warga yang belum masuk database pemkot, bisa mengusulkan ke Kemensos agar kuota ditambahkan. Karena, tahun 2023 permakanan tidak lagi masuk program Dinsos, namun bansos dengan mengacu Permendagri 77/ 2020,” katanya.