rakyatnesia.com – Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW), memberikan dukungan terhadap sikap Kementerian Luar Negeri Indonesia yang mengutuk pernyataan kontroversial dua menteri Israel yang berencana mengusir warga Gaza dan memulai pembangunan pemukiman Israel di wilayah tersebut.
HNW berharap Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dapat mengambil langkah konkret dan tegas dalam menghadapi tindakan Israel, sekaligus menghentikan kejahatan perang dan mendukung kemerdekaan bangsa Palestina.
HNW menyatakan setuju dengan pandangan Retno yang menyebut pernyataan tersebut sebagai provokatif dan melanggar hukum internasional. Menurutnya, pernyataan tersebut tidak menghormati hak-hak bangsa Palestina.
Dalam keterangannya pada Kamis (11/1/2024), HNW mengungkapkan, “Wilayah Palestina yang saat ini dijajah dan diduduki oleh Israel dianggap belum memenuhi ambisi kolonialis mereka. Oleh karena itu, sekarang Israel berkeinginan untuk memperluas pendudukan mereka hingga ke Jalur Gaza.”
HNW lebih lanjut mendorong pemerintah untuk tidak hanya memberikan kecaman verbal, tetapi juga mengajak Kementerian Luar Negeri untuk mengambil langkah-langkah konkret guna mengakhiri penjajahan Israel di Palestina.
Salah satu langkah yang diusulkan adalah menjalin komunikasi dan kerja sama dengan negara-negara lain yang aktif menentang kejahatan genosida dan kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel.
Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jakarta II meliputi luar negeri ini mencontohkan langkah Afrika Selatan yang menggugat Israel ke Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) terkait kejahatan genosida yang dilakukannya terhadap rakyat Palestina.
“Langkah ini perlu diberikan dukungan politik atau dukungan konkret lainnya oleh Indonesia, sebagaimana banyak pihak sudah memberikan dukungannya,” katanya.
HNW menyebut Indonesia terkendala dengan kejahatan genosida yang dijadikan dasar oleh Afrika Selatan di Mahkamah Internasional. Hal ini karena RI yang belum meratifikasi konvensi terkait genosida.
“Namun, meski begitu, setidaknya Menlu bisa memberikan dukungan moral dan politik dengan Menlu Afrika Selatan, atau membantu gugatan tersebut meski tidak hadir di Mahkamah Internasional,” tuturnya.
Selain itu, HNW juga menagih langkah konkret Menlu yang berencana mempertanyakan sanksi kepada Mahkamah Internasional atas kejahatan perang yang dilakukan Israel ke Palestina melalui Majelis Umum PBB pada Februari 2024 ini.
“Lobi-lobi dengan sejumlah negara perlu terus dilakukan agar rencana tersebut dapat berhasil dilakukan,” tegasnya.
Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyatakan pemerintah juga harus tegas dalam mencegah kapal dagang yang berasal dari Israel bersandar di pelabuhan di Indonesia. Meski kapal tersebut menggunakan bendera negara lain.
“Ini harus dipastikan agar, Indonesia tidak terkecoh dengan akal bulus Israel, dan seperti Malaysia, tegas memastikan kapal dagang yang berasal dari Israel tidak diperbolehkan bersandar di pelabuhan mereka. Itu semuanya bisa jadi kontribusi konkret Indonesia mengoreksi penjajahan Israel dan genosidanya terhadap Gaza. Selain bisa jadi terobosan untuk bayar lunas hutang Indonesia berupa terwujudnya Palestina Merdeka sepenuhnya,” pungkasnya.