Sambut HUT RI Ke-78, DPRD dan Gubernur Jatim Ikuti Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi
SURABAYA (RAKYATNESIA) – Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak, Kapolda Jatim, Pangdam V Brawijaya, dan Kajati Jatim mengikuti dan mendengarkan pidato kenegaraan Presiden kenegaraan dari Presiden Jokowi di hari kemerdekaan Republik Indonesia ke 78 dari gedung DPRD Jatim, Rabu (16/8/2023).
Sebelum mendengarkan pidato kenegaraan dari Presiden Jokowi, Paripurna atau sidang istimewa kemerdekaan RI ke 78 ini langsung dipimpin dan dibuka oleh ketua DPRD Jatim, Kusnadi. Sidang paripurna ini juga dihadiri tokoh agama, serta diikuti secara daring atau zoom oleh anggota DPRD lainnya. Serta dihadiri para veteran.
Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan menyampaikan mengetahui dirinya kerap disebut sebagai Pak Lurah dan dijadikan sebagai tameng oleh sejumlah yang berkepentingan politik menjelang Pilpres 2024.
“Kita saat ini sudah memasuki tahun politik. Suasananya sudah hangat-hangat kuku dan sedang tren ini di kalangan politisi dan parpol. Setiap ditanya soal siapa capres, cawapresnya, jawabannya ‘Belum ada arahan (dari) Pak Lurah’,” kata Jokowi saat berpidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2023 di Gedung MPR/DPR/DPD RI.
Dia pun sempat berpikir siapa yang dimaksud dengan sebutan Pak Lurah tersebut. Siapa Pak Lurah ini? Sedikit-sedikit kok Pak Lurah. Belakangan saya tahu, yang dimaksud Pak Lurah ittu ternyata saya,” kata Jokowi
Jokowi lalu menegaskan bahwa dirinya bukan Pak Lurah, melainkan presiden Republik Indonesia. Dia menegaskan pula bahwa dia bukanlah ketua umum suatu partai politik. “Ternyata Pak Lurah itu kode; tapi perlu saya tegaskan, saya ini bukan ketua umum parpol, bukan ketua umum partai politik, bukan juga koalisi partai, dan sesuai ketentuan undang-undang, yang menentukan capres dan cawapres itu parpol dan koalisi parpol,” tegasnya.
Jokowi pun menekankan penentuan capres dan cawapres bukan merupakan kewenangan darinya. “Jadi, saya ingin mengatakan itu bukan wewenang saya, bukan wewenang ‘Pak Lurah’, bukan wewenang Pak Lurah, sekali lagi. Walaupun saya paham sudah jadi nasib seorang presiden untuk dijadikan paten-patenan dalam Bahasa Jawa, dijadikan alibi, dijadikan tameng,” katanya.
Selain itu juga, Presiden RI Joko Widodo menyampaikan keyakinannya bahwa kebijakan hilirisasi sumber daya alam (SDA) bakal meningkatkan pendapatan per kapita Indonesia hingga lebih dari dua kali lipat dalam kurun waktu 10 tahun ke depan. “Berdasarkan hitung-hitungan perkiraan dalam 10 tahun mendatang, pendapatan per kapita kita akan mencapai Rp153 juta atau 10.900 dolar AS,” katanya.
Presiden melanjutkan paparan hitung-hitungan proyeksi pendapatan per kapita Indonesia akan mencapai Rp217 juta atau sekira 15.800 dolar AS dalam 15 tahun mendatang. Selanjutnya dalam 22 tahun ke depan, pendapatan per kapita Indonesia akan mencapai Rp331 juta atau sekira 25.000 dolar AS apabila pemerintah konsisten melanjutkan kebijakan hilirisasi SDA.
“Sebagai perbandingan, tahun 2022 kemarin, (pendapatan per kapita) kita berada di angka Rp71 juta. Artinya, dalam 10 tahun lompatannya bisa dua kali lipat lebih,” ujar Jokowi.
Presiden menegaskan bahwa Pemerintah telah meletakkan pondasi untuk mewujudkan peningkatan pendapatan per kapita tersebut melalui pembangunan infrastruktur dan konektivitas yang praktis bakal menaikkan daya saing Indonesia.
**(Sumber: Kominfo Jatim/Red).
