Independensi Penyelenggara Pemilu Disorot Terkait Revisi Aturan Keterwakilan Perempuan , Kabar Indonesia
Rakyatnesia – Independensi Penyelenggara Pemilu Disorot Terkait Revisi Aturan Keterwakilan Perempuan Pencarian perihal Berita Nasional di dunia maya kian banyak dikerjakan masyarakat Indonesia, meski sebetulnya Berita ini akan kami bahas di artikel ini.
[quads id=10]
Pada artikel Independensi Penyelenggara Pemilu Disorot Terkait Revisi Aturan Keterwakilan Perempuan ini kami ada sebagian pembahasan yang akan kalian baca disini, dan juga mempunyai sebagian cara penjelasan lain yang bakal membikin kalian terkaget memperhatikan atau membacanya. Jika anda senang dengan info ini, maka bagikan dengan orang terdekat atau di media sosial kesayangan anda.
[quads id=10]
Rakyatnesia.com – Sejumlah akademisi dan aktivis mengkritik dibatalkannya revisi Pasal 8 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 yang memangkas keterwakilan perempuan. Keputusan itu dinilai sebagai bentuk lemahnya independensi penyelenggara pemilu.
Sebagaimana diketahui, sebelumnya KPU sepakat mengembalikan norma tersebut ke aturan lama setelah panen kritik. Namun, sembilan fraksi di DPR menolak rencana itu dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI.
Pakar kepemiluan yang juga pengajar besar Universitas Airlangga Ramlan Surbakti mengatakan, sejak awal dikeluarkan, norma tersebut sudah terkesan janggal. Sebab, saat tidak ada perubahan di level Undang-Undang (UU) Pemilu, aturan di tingkat teknisnya malah berubah.
Baca Juga: Pemilu 2024, Keterwakilan Perempuan di Legislatif Berpotensi Merosot
Ramlan sendiri mengkritik sikap KPU yang dinilai terlalu mengakomodasi DPR. Padahal, pembuatan peraturan teknis sepenuhnya kewenangan penyelenggara. Mantan ketua KPU itu mengingatkan, ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 92/PUU/XIV/2016 yang menjamin kemandirian KPU. ”Putusan MK kan konsultasi (DPR) tidak mengikat,” imbuhnya. Terlebih jika rekomendasi tersebut melanggar UU.
Pakar kepemiluan Universitas Indonesia Valina Sinka Subekti menyampaikan hal serupa. Dengan kemandirian yang dijamin konstitusi, semestinya KPU bisa menunjukkan sikap independen. ”KPU harus percaya diri untuk jalan (melakukan revisi, Red),” ujarnya.
Sementara itu, 26 organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan melayangkan somasi ke KPU, Bawaslu, dan DKPP. Mereka menuntut revisi dilanjutkan.
Baca Juga: Anggota KPU dan Bawaslu Dipilih Tertutup, Minim Keterwakilan Perempuan
Ketua KPU Hasyim Asy’ari menyebut sudah mengakomodasi kritik publik. Bahkan sudah menginisiasi perubahan meski kemudian ditolak. ”Temen-temen kan sudah mengikuti semua (kronologi),” ujarnya.
Meski demikian, Hasyim mengklaim bahwa semua partai telah memenuhi ketentuan minimal 30 persen saat menyerahkan bacalegnya. Untuk itu, pihaknya belum berencana mengusulkan perubahan lagi. (far/c9/oni)
Dikutip dari Jawa Pos
