rakyatnesia.com – Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan, mengkritik kurangnya prioritas komunitas internasional terhadap gencatan senjata untuk segera mengakhiri pertempuran yang merusak Jalur Gaza.
Dilansir oleh Al Arabiya pada Sabtu (9/12/2023), Pangeran Faisal menyampaikan kritik ini saat para Menteri Luar Negeri dari negara-negara Arab, pada Jumat (8/12) waktu setempat, menyerukan kepada Israel untuk mengizinkan lebih banyak bantuan kemanusiaan masuk ke wilayah Palestina yang terisolasi.
Pangeran Faisal menyatakan, “Salah satu faktor yang mengganggu dalam konflik ini adalah bahwa mengakhiri konflik dan pertempuran tampaknya tidak menjadi prioritas, atau setidaknya… ada beberapa komunitas internasional yang tidak merasa demikian (pertempuran harus diakhiri sesegera mungkin-red).”
Dalam konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri dari Yordania, Mesir, Qatar, Palestina, dan Turki, Pangeran Faisal mengekspresikan kekecewaannya terhadap pendekatan tersebut.
Delegasi Menlu negara Arab itu dijadwalkan bertemu dengan Menlu Amerika Serikat (AS) Antony Blinken di Washington DC pada Jumat (8/12) malam sebagai bagian dari tur global mereka, yang merupakan bagian dari upaya untuk menghentikan pertempuran di Jalur Gaza.
Para Menlu negara-negara Arab itu juga memiliki misi untuk mengaktifkan kembali proses perdamaian antara Palestina dan Israel, serta mendesak aliran bantuan kemanusiaan segera ke Jalur Gaza.
Pangeran Faisal menekankan adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza secara signifikan.
“Tidak bisa diterima jika bantuan kemanusiaan dibatasi… padahal kebutuhannya sangat mendesak,” tegas Pangeran Faisal.
Dalam pernyataannya, Pangeran Faisal juga menyinggung soal resolusi terbaru Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyatakan perlunya gencatan senjata segera di Jalur Gaza, namun diveto oleh AS.
Diketahui bahwa dalam voting Dewan Keamanan PBB pada Jumat (8/12) waktu setempat, sebanyak 13 negara anggota, termasuk Jepang dan Prancis yang merupakan sekutu AS, menyetujui resolusi menyerukan gencatan senjata segera di Jalur Gaza tersebut.
Satu suara abstain diberikan oleh Inggris. Sementara AS yang merupakan anggota tetap Dewan Keamanan PBB menggunakan hak veto untuk menolak resolusi tersebut, yang berarti menggagalkan disepakatinya resolusi itu.
Dalam penjelasannya, wakil perwakilan AS untuk PBB Robert Wood mengkritik para pengusung resolusi itu yang disebut terlalu terburu-buru untuk mewujudkannya. Wood juga mengkritik soal seruan gencatan senjata tanpa syarat dalam resolusi tersebut.
“Resolusi ini masih berisi seruan untuk gencatan senjata tanpa syarat… resolusi ini akan membuat Hamas dapat mengulangi apa yang mereka lakukan pada 7 Oktober,” tegas Wood dalam argumennya.