rakyatnesia.com – Penguasa militer di Niger telah memberikan tenggang waktu selama 48 jam kepada para duta besar dari Amerika Serikat, Jerman, Nigeria, dan Prancis agar mereka meninggalkan negara tersebut.
Dalam laporan yang dikutip dari WIONews pada hari Minggu (27/8), peristiwa ini terjadi dalam konteks ketegangan yang semakin meningkat sehubungan dengan kemungkinan intervensi militer dari ECOWAS, sebuah blok regional di Afrika Barat, yang bertujuan untuk membatalkan kudeta yang baru-baru ini terjadi di Niger.
ECOWAS telah mengimbau agar Presiden yang digulingkan, yaitu Mohamed Bazoum, dipulihkan ke jabatannya. Mohamed Bazoum dijatuhkan dari kekuasaannya pada tanggal 26 Juli. Tuntutan ini telah diulang-ulang dan mendapatkan dukungan dari pihak Paris.
Laporan kantor berita Reuters pada Sabtu (26/8), menyebutkan bahwa junta mengusir duta besar Prancis.
Keputusan mengusir duta besar tersebut merupakan respons terhadap tindakan pemerintah Prancis yang “bertentangan dengan kepentingan Niger,” kata junta dalam sebuah pernyataan.
Dalam suratnya kepada pemerintah masing-masing, Kementerian Luar Negeri Niger mengatakan bahwa utusan Jerman, Nigeria, dan AS harus meninggalkan negara itu dalam waktu 48 jam.
Surat-surat tersebut menyatakan bahwa perintah ini merupakan tanggapan atas penolakan para utusan tersebut untuk bekerja sama dan menanggapi undangan pertemuan dari Kementerian Luar Negeri Niger.
Laporan tersebut juga mengutip tindakan lain dari pemerintah masing-masing yang “bertentangan dengan kepentingan Niger,” lapor AFP.
Prancis dengan cepat menolak ultimatum tersebut dan menekankan bahwa mereka tidak mengakui penguasa militer.
“Para pelaku kudeta tidak mempunyai kewenangan untuk mengajukan permintaan ini, persetujuan duta besar hanya datang dari otoritas terpilih yang sah di Niger,” katanya dalam sebuah pernyataan.
Kudeta tersebut telah memicu tanggapan signifikan dari ECOWAS, yang mendesak para pemimpin militer Niger untuk mempertimbangkan kembali posisi mereka dan memperingatkan bahwa ancaman kekerasan masih “sangat mungkin terjadi”.
“Bahkan sekarang, belum terlambat bagi militer untuk mempertimbangkan kembali tindakannya dan mendengarkan alasan karena para pemimpin regional tidak akan membiarkan kudeta,” kata presiden komisi ECOWAS Omar Alieu Touray saat berpidato di depan wartawan di Abuja.
“Masalah sebenarnya adalah tekad masyarakat untuk menghentikan spiral kudeta di wilayah tersebut,” tambahnya.
Menurut AFP, para jenderal di balik kudeta 26 Juli telah meminta periode tiga tahun untuk transisi kembali ke pemerintahan sipil. Namun, ECOWAS mendorong agar segera kembali ke tatanan konstitusional.
Para pemimpin militer Niger telah memperingatkan ECOWAS agar tidak melakukan intervensi apa pun. Mereka malah menuduh blok tersebut mempersiapkan kekuatan pendudukan yang bekerja sama dengan negara asing yang tidak disebutkan namanya.