Hina SBY dan AHY Halu, Oknum Pegawai Negeri Lamongan Ini Dilaporkan
Berita Lamongan – DPC Demokrat melaporkan seorang pegawai Negari (ASN) di kawasan Lamongan jawa Timur karena Oknum ASN ini dianggap menghina Susilo Bambang Yudhoyono dan Agus Harimurti Yudoyono (AHY).
Adapun identitas terlapor berinisial FH yang merupakan ASN di Kabupaten Lamongan. Dalam banyak postingan di media sosialnya, FH diduga secara terang-terangan melakukan penghinaan kepada AHY maupun SBY.
Seperti terpantau di media sosial, FH menuliskan di facebook pribadinya, “Saya sangat prihatin melihat anak ini, selalu memframing dirinya jadi pemimpin yg terlihat bersahaja, baru kali ini saya melihat ada KAKAK PEMBINA pakai Tongkat Komando, dlm Islam bisa dikategorikan dia tdk bisa menerima QODARULLAH…, Selalu BERHALU.”
“Mungkin ini KARMA dari Bapaknya yg memporak porandakan negeri ini,…selama 10 tahun…”
Tentu saja postingan itu membuat sejumlah pengurus dari DPC Demokrat Lamongan geram. Mereka akhirnya melaporkan penghinaan ini ke Mapolres setenpat, pada Selasa (24/8/2021).
Ketua Fraksi Demokrat Lamongan Sugeng Santoso mengatakan, postingan yang bersangkutan sangat menyakiti hati para kader Demokrat. Ditambah, pelaku sebelum dilaporkan sudah diperingatkan agar tidak memposting bernada melecehkan. Namun peringatan itu sepertinya diindahkan.
“Jadi tulisan yang dibuat oleh pemilik akun Facebook FH ini kami anggap dapat memperpecah kesatuan anak bangsa,” katanya, Selasa (24/8/2021).
Tidak hanya ke polisi, oknum PNS ini juga dilaporkan ke pihak inspektorat Lamongan. Mereka meminta agar FH diperiksa terkait posisinya sebagai ASN. Apalagi perbuatan FH dianggap tidak mencerminkan sebagai pegawai negeri.
“Tentunya kami sayangkan postingan yang dibuat, boleh melakukan kritikan tapi ada tempatnya dan tidak harus menghina keluarga bapak SBY ini,” bebernya.
“Pak SBY mantan presiden kita orang yang pernah memimpin negeri ini selama 10 tahun,” tambahnya.
Sementara itu, Kuasa hukum Partai Demokrat Ahmad Umar Buwang mejelaskan, postingan terlapor dianggap menyiarkan berita atau pemberitaan bohong.
Ia dinilai telah melanggar Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.
“Barang siapa dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun penjara,” katanya menegaskan. (sumber:suara.com)
