Bansos awal tahun warga prasejahtera di Tulungagung belum tersalurkan

Tulungagung, Jawa Timur (Rakyatnesia) – pertolongan Sosial yang bersumber dari APBN dan APBD Kabupaten Tulungagung tahun 2023, untuk periode Januari-Februari ini belum ada yang tersalurkan ke warga prasejahtera penerima manfaat, dampak keterlambatan SK pendamping sosial yang baru turun pertengahan Februari ini.

“Validasi terhadap calon penerima manfaat ini hanya bisa dilakukan oleh pendamping sosial. Itu sesuai ketentuan pemerintah. Ini SK pendamping (sosial) baru turun, maka validasi juga masih baru bisa dimulai,” kata Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung, Wahiyd Masrur di Tulungagung, Rabu.

Ada tiga program bansos yang kini tertahan. Pertama bansos dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH, pertolongan Pangan Nontunai (BNPT) dan Dana Bagi Hasi Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Keterlambatan penyaluran itu diakui Wahiyd sempat dikeluhkan warga. Banyak penerima manfaat yang selama ini menerima bansos menunggu pencairan pertolongan tersebut.

Wahiyd pun berjanji secepatnya pertolongan akan disalurkan, setidaknya pada awal Maret 2023. pertolongan yang paling awal adalah pertolongan penanggulangan rentan kemiskinan ekstrem.

Sebab Tulungagung sudah dinyatakan 0 persen miskin ekstrem. Pemkab mengantisipasi adanya warga rentan miskin ekstrem jangan sampai menjadi warga miskin ekstrem.

“Yang kita jaga adalah yang rentan miskin ekstrem, jaga agar jangan menjadi miskin ekstrem,” katanya.

Anggaran rentan miskin ekstrem berasal dari Pemkab Tulungagung sebesar Rp1,5 miliar. Besaran pertolongan ini Rp200 ribu per bulan, yang diberikan selama sembilan bulan selama 2023.

“pertolongan ini yang paling cepat cair, dalam minggu ini dipastikan cair,” tegasnya.

Sebelumnya proses validasi sudah dimulai sejak Januari 2023. Salah satunya memastikan tidak ada keluarga yang menerima bansos ganda. Sebab selain bansos dari dinsos, ada pula pertolongan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa (DD).