Diskomindag Trenggalek cabut izin operasional 189 koperasi

Plt Kepala Diskomindag Trenggalek Saniran, Senin, mengatakan,  pencabutan izin usaha masih mungkin dilakukan hingga akhir 2023 seiring masih banyak lembaga perkoperasian yang tidak aktif, dan bahkan ditinggal anggotanya.

“Tapi mengacu pengalaman tahun-tahun sebelumnya, pembubaran justru atas dasar permintaan dari pengurus koperasi setempat,” katanya.

Namun sebelum melakukan pembubaran, pihaknya melakukan kajian sehingga tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

“Tentu yang kami bubarkan adalah koperasi yang sudah tidak punya tunggakan atau utang, serta sudah tidak melakukan kegiatan usaha (selama dua tahun berturut-turut),” kata Saniran.

Jumlah koperasi yang dibubarkan itu, menurut Saniran, adalah yang paling banyak jika dibandingkan dengan kabupaten atau kota lainnya di Jawa Timur, bahkan termasuk yang tertinggi se-Indonesia.

Namun dari hasil peninjauan tim di lapangan, justru pihak koperasi yang minta dibubarkan karena sudah tidak aktif.

Jumlah koperasi di Trenggalek saat ini tercatat sebanyak 715 unit. Pengawasan sekaligus pembinaan koperasi saat ini terus digiatkan untuk meminimalkan potensi koperasi dalam posisi “mati suri”. Berstatus aktif namun tidak beroperasi efektif.

Peraturan daerah baru yang mengharuskan toko modern berjejaring melalui koperasi ikut meningkatkan potensi pendirian koperasi baru di seluruh penjuru wilayah, terutama yang berbasis kecamatan.

“Kami tentu tidak ingin pendirian koperasi hanya untuk melengkapi persyaratan mendirikan toko modern berjejaring tanpa basis usaha yang produktif dan berkelanjutan,” katanya.