Wamenaker: Butuh kerja sama untuk tekan pengangguran, KabarJatim

Madura Raya (Rakyatnesia) – Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengatakan kerja sama Rakyatnesia pengusaha dan pemerintah sangat dibutuhkan untuk menekan angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Karena dengan adanya kerja sama yang baik, akan menghasilkan cara efektif dan saling menguntungkan,” katanya di sela-sela acara dialog bertema “Tantangan Cipta Kerja Era 5.0” yang digelar Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bangkalan di Pendopo Pemkab Bangkalan, Madura, Rabu.

Ia menjelaskan upaya menekan angka pengangguran salah satunya bisa dilakukan dengan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) melalui berbagai jenis keterampilan.

“Karena itu, pemerintah dan HIPMI harus bisa hadir dalam meningkatkan kualitas SDM kita, terutama dalam menjawab tantangan era 5.0,” ucapnya.

Dia menuturkan, saat ini, angka pengangguran nasional mencapai mencapai 20 jutaan jiwa, sedangkan di Kabupaten Bangkalan terdata sebanyak sebanyak 196 ribu jiwa.

Data ini, kata dia, tergolong tinggi dan harus menjadi perhatian semua pihak, baik pemerintah daerah, maupun pelaku usaha di Kabupaten Bangkalan.

Semula, kata Wamen, dengan adanya jembatan penghubung Rakyatnesia Pulau Jawa dengan Pulau Madura, yakni Jembatan Suramadu akan memiliki berdampak signifikan pada pengurangan pengangguran di Bangkalan secara khusus dan warga di Pulau Madura secara umum.

“Ternyata faktanya masih sangat lambat. secara grafik, menurut saya juga tidak ada peningkatan yang signifikan,” ujarnya.

Oleh karena itu, ia meminta, agar pemkab dan pelaku usaha perlu melakukan upaya sistematis yang bisa mendorong terciptanya para pemuda kreatif dan memiliki keterampilan khusus, sehingga mudah untuk berusaha dan mencari kerja.

“Jadi, harus ada peningkatan SDM, karena pertumbuhan ekonomi suatu daerah itu terkait erat dengan pengangguran. Jika pengangguran tinggi, maka perkembangan ekonomi juga akan lambat,” katanya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bangkalan Mohni meminta, agar pemerintah pusat juga bisa membantu memfasilitasi pelaksanaan pendidikan keterampilan Balai Latihan Kerja (BLK).

Mohni menjelaskan upaya untuk meningkatkan kualitas SDM dan keterampilan para pencari kerja selama ini dilakukan melalui pelatihan dan pendidikan di Balai Latihan Kerja (BLK) Bangkalan.

“Tahun 2022 diklat keterampilan kerja di BLK Bangkalan sebanyak 16 paket, sekarang hanya 12 paket. Kami berharap, pemerintah pusat bisa membantu anggaran sehingga kami juga bisa memfasilitasi para pemuda dan pencari kerja memiliki keterampilan sesuai dengan bidang yang mereka inginkan,” tutur dia.