rakyatnesia.com – Pada Selasa malam waktu setempat atau Rabu 17 Januari 2024 WIB, Senat Amerika Serikat menolak sebuah resolusi yang diusulkan oleh Senator Bernie Sanders dari Vermont.
Resolusi ini, yang diperkenalkan pada bulan Desember, bertujuan memberikan Kongres kesempatan untuk menetapkan persyaratan pengawasan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap bantuan militer AS kepada Israel.
Upaya ini dianggap sebagai langkah serius di Capitol Hill untuk meminta pertanggungjawaban atas tindakan kebrutalan Israel di Gaza selama tiga bulan terakhir.
Resolusi tersebut mengharuskan Departemen Luar Negeri AS untuk menyampaikan laporan kepada Kongres mengenai tuduhan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Israel, serta bagaimana AS berperan dan meresponsnya.
Senator Bernie Sanders dalam pidatonya sebelum pemungutan suara menegaskan, “Kita harus memastikan bahwa bantuan AS digunakan sesuai dengan hak asasi manusia dan hukum kita sendiri,” sambil mendesak dukungan terhadap resolusi tersebut. Meskipun demikian, resolusi tersebut akhirnya ditolak oleh Senat AS.
Jika RUU tersebut berhasil disahkan dan Deplu tidak menyerahkan laporannya dalam waktu 30 hari, bantuan AS kepada Israel akan dibekukan.
Namun, jika Deplu telah menyerahkan laporan kepada Kongres, bantuan AS kepada Israel dapat dilakukan melalui pemungutan suara, yang memberikan Kongres pilihan untuk mengkondisikan, membatasi, atau menghentikan bantuan keamanan kepada Israel (atau tidak melakukan apa pun).
Pemungutan suara seperti itu hanya membutuhkan mayoritas sederhana untuk bisa lolos.
Langkah tersebut menghadapi perjuangan berat. Baik anggota Partai Demokrat maupun Republik di Kongres menentang persyaratan apa pun mengenai bantuan kepada Israel, dan Presiden Biden dengan tegas mendukung Israel selama kampanyenya di Gaza.
Namun, dengan memaksa para senator untuk memberikan suara mengenai apakah mereka bersedia memberikan syarat pada bantuan kepada Israel, Sanders dan anggota parlemen lainnya memicu perdebatan mengenai masalah tersebut.
“Menurut saya, Israel mempunyai hak absolut untuk mempertahankan diri dari serangan Hamas pada 7 Oktober, tidak ada keraguan mengenai hal itu,” kata Sanders kepada Associated Press dalam sebuah wawancara menjelang pemungutan suara.
“Tetapi apa yang Israel tidak berhak lakukan – menggunakan bantuan militer dari Amerika Serikat – ia tidak berhak berperang melawan seluruh rakyat Palestina,” kata Sanders. “Dan menurut saya, itulah yang sedang terjadi.”
Ketika dilakukan pemungutan suara pada Selasa malam, Senat memberikan suara 72-11 dengan mayoritas menolak, yang secara efektif membatalkan resolusi tersebut.
“Ini benar-benar bersejarah bahwa pemungutan suara ini terjadi,” kata Andrew O’Neill, direktur legislatif untuk kelompok advokasi politik Indivisible. “Jumlah senator yang bersedia melakukan pemungutan suara seperti ini, bahkan beberapa minggu yang lalu, jika dilihat sekilas, jumlahnya adalah nol.”
Israel menerima miliaran dolar bantuan Amerika setiap tahunnya, menjadikannya penerima bantuan keamanan Amerika terbesar di dunia.
Setelah serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober, Presiden Joe Biden meminta Kongres untuk menyetujui tambahan bantuan sebesar US$14 miliar kepada negara tersebut, yang perang balasannya di Gaza telah menewaskan lebih dari 24.000 warga Palestina hingga Selasa.
Resolusi Sanders didasarkan pada Undang-Undang Bantuan Luar Negeri, yang melarang pemerintah Amerika memberikan bantuan keamanan kepada pemerintah mana pun “yang secara konsisten melakukan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang diakui secara internasional.”
Pasal 502B(c) undang-undang tersebut memberi wewenang kepada Kongres untuk meminta informasi mengenai praktik hak asasi manusia di suatu negara, yang dimanfaatkan Sanders untuk memaksakan pemungutan suara tersebut.
“Para Senator yang memberikan dukungan mereka terhadap resolusi ini tetap melakukan hal tersebut meskipun ada tekanan politik yang sangat besar,” kata O’Neill, seraya mencatat bahwa, selama beberapa dekade, terdapat status quo bipartisan yang tidak memperhatikan bantuan kepada Israel.
“Proses 502B belum pernah digunakan sebelumnya, dan sekarang alat tersebut sudah tersedia. Ini adalah suara yang sepi, tapi suara yang bisa menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar.”
Suara yang mendukung resolusi Sanders hampir seluruhnya datang dari para senator Partai Demokrat: Laphonza Butler dari California, Martin Heinrich dari New Mexico, Mazie Hirono dari Hawaii, Ben Ray Luján dari New Mexico, Ed Markey dan Elizabeth Warren dari Massachusetts, Jeff Merkley dari Oregon, Chris Van Hollen dari Maryland, dan Peter Welch dari Vermont.
Rand Paul menjadi satu-satunya Senator Partai Republik yang memberikan suara mendukung pengajuan resolusi tersebut.
Van Hollen mengatakan kepada The Intercept bahwa penting bagi Senat untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh laporan yang diusulkan. “Hal ini penting untuk transparansi dan saya pikir pembayar pajak mempunyai hak untuk mengetahui bagaimana dana mereka digunakan.”
Berbicara kepada wartawan menjelang pemungutan suara, Warren berkata, “Perdana Menteri Netanyahu perlu memahami bahwa dia tidak mendapat cek kosong dari Kongres Amerika Serikat.”
“Senat mempunyai peran dalam mengawasi keterlibatan militer kita di luar negeri sejak penyusunan Konstitusi. Kami mempunyai tanggung jawab untuk berdiri sekarang dan mengatakan bahwa mengingat bagaimana Netanyahu dan kabinet perang sayap kanannya melakukan perang ini, kami memiliki pertanyaan serius yang wajib kami tanyakan sebelum melangkah lebih jauh.”
Beberapa senator Partai Demokrat yang memilih untuk menolak RUU tersebut mengatakan kepada The Intercept bahwa mereka prihatin dengan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Israel.
Namun, mereka tidak menganggap usulan Sanders adalah cara untuk mengatasinya. Yang lain, sebagian besar dari Partai Republik, tidak menjawab pertanyaan tentang perilaku Israel selama perang.