Daftar Isi
PASURUAN — Pelaksanaan proyek revitalisasi Satuan Pendidikan Kelompok Bermain (KB) Roudlotul Hasan di Dusun Krajan, Desa Lajuk, Kecamatan Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan, kini tengah menjadi sorotan tajam. Proyek yang menelan dana Bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp396.766.000 tersebut disinyalir memiliki berbagai persoalan teknis konstruksi yang berpotensi membahayakan keselamatan anak didik.
Berdasarkan hasil investigasi lapangan yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Tameng Perjuangan Rakyat Anti Korupsi (TAMPERAK) Pasuruan pada 29 September dan 25 Oktober 2026, teridentifikasi sejumlah dugaan penyimpangan fatal dalam proses pengerjaannya.
Lima Temuan Mayor: Dari Pondasi “Numpang” Hingga Penurunan Mutu Material
Pekerjaan yang dikelola secara swakelola oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) tersebut memiliki durasi pengerjaan selama 90 hari kalender (3 September – 2 Desember 2026). Namun, realisasi di lapangan dinilai TAMPERAK sangat memprihatinkan.
Dalam laporannya yang telah diserahkan ke Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Pasuruan, TAMPERAK merinci lima dugaan persoalan krusial:
- Konstruksi Pondasi Tidak Layak: Sloof beton baru diduga kuat hanya dicor menumpang di atas sisa puing pondasi lama yang sudah lapuk, tanpa ada penggalian ke titik tanah keras. “Pondasi hanya ditumpuk di atas tanah urugan, tanpa adukan pengikat. Ini bukan pondasi, ini tumpukan batu,” tegas perwakilan TAMPERAK.
- Sambungan Dinding Rentan: Titik pertemuan antara dinding bata merah lama dan baru tidak dikunci/disatukan dengan metode struktur yang benar, sehingga rentan retak atau ambruk saat terkena tekanan angin maupun guncangan.
- Ketidaksesuaian Material Pasir: Terdapat tumpukan pasir berwarna abu-abu kehitaman di lokasi yang disinyalir bukan Pasir Lumajang seperti yang tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB). “Jika faktanya Pasir Abu, ini bukan lagi kesalahan teknis, ini dugaan tindak pidana korupsi berupa pengurangan mutu,” ujar tim investigasi TAMPERAK, Hasim Ashari (2 November 2026).
- Volume Kolom Berkurang: Dimensi kolom beton disinyalir mengalami pengurangan volume yang signifikan.
- Ketiadaan Pengawasan dan K3: Pekerjaan dilakukan secara manual tanpa menggunakan vibrator beton untuk memadatkan cor, tanpa bekisting yang presisi, dan para pekerja tidak menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Holilulrohman dari LPK BHARATA turut membenarkan absennya pengendalian mutu di lapangan. “Selama ini kita tidak menemukan keberadaan konsultan pengawas maupun fasilitator revitalisasi di lapangan. Pekerjaan dilakukan serampangan,” ungkapnya.
Potensi Kerugian dan Tuntutan Pengujian Independen
Berdasarkan temuan-temuan tersebut, TAMPERAK membuat estimasi awal adanya potensi kerugian negara mencapai 40 hingga 60 persen dari total nilai bantuan. Dugaan ini dihitung dari potensi penyusutan volume pondasi (hingga 60%), dimensi kolom (40%), dan penurunan kuat tekan beton (dari spesifikasi K-250 anjlok menjadi K-50 akibat kualitas pasir).
Untuk merespons kondisi krisis ini, TAMPERAK mendesak lima tuntutan utama:
- Penghentian sementara proyek untuk dilakukan pengujian laboratorium independen (seperti uji palu beton/ Hammer Test dan uji material).
- Pemanggilan pihak P2SP, pengawas, dan fasilitator.
- Audit investigatif terhadap RAB, gambar kerja, dan dokumen spesifikasi material.
- Penundaan pencairan dana tahap selanjutnya hingga perbaikan teknis dilakukan.
- Pelimpahan perkara ke Kejaksaan dan Inspektorat apabila hasil uji teknis mengindikasikan pidana korupsi.
Dispendik Pasuruan Lempar Tanggung Jawab ke Pusat?
Merespons laporan TAMPERAK, Kepala Bidang PAUD Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan, Iswahyuni, justru menyatakan bahwa pihaknya tidak memiliki otoritas pengawasan langsung terhadap proyek tersebut.
“Itu program pusat, Mas. Pengawasan dan pelaksanaannya langsung dari Kementerian Pendidikan. Kita juga kesulitan untuk memanggil pihak-pihak yang berwenang pada program tersebut,” kilah Iswahyuni saat ditemui di ruang kerjanya.
Sikap “lepas tangan” dari dinas terkait di tingkat daerah ini memicu kekhawatiran publik mengenai kebuntuan koordinasi dan lambatnya mitigasi atas risiko kegagalan bangunan yang sewaktu-waktu dapat membahayakan anak usia dini.
Pemerintah daerah, P2SP, dan fasilitator dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah didesak untuk segera mengambil langkah intervensi konkret, melakukan audit struktur, dan membuktikan kesesuaian anggaran Rp396 juta dengan kualitas bangunan yang direalisasikan.
(Hingga berita ini diturunkan, pihak P2SP KB Roudlotul Hasan belum memberikan klarifikasi resmi atas dugaan tersebut).
