Daftar Isi
PASURUAN — Aktivitas penambangan galian C yang diduga beroperasi tanpa izin resmi di Desa Cengkrong, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan, kembali menuai sorotan tajam. Pasalnya, kegiatan pengerukan lahan tersebut disinyalir menerapkan pola operasional terputus-putus atau “kucing-kucingan” guna mengelabui pengawasan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum (APH).
Berdasarkan keterangan warga setempat, operasional alat berat dan hilir mudik armada dump truck kerap berhenti mendadak saat situasi menjadi sorotan publik atau petugas mendatangi lokasi. Namun, begitu pengawasan mereda, kegiatan penambangan dan mobilisasi material uruk kembali berlangsung normal.
Pola berulang ini memicu kecurigaan publik bahwa penertiban yang berjalan selama ini belum tuntas dan hanya sebatas jeda sesaat bagi operator di lapangan.
Sorotan Regulasi dan Payung Hukum
Secara normatif, setiap aktivitas usaha penambangan mineral bukan logam dan batuan wajib memiliki izin usaha resmi dari instansi berwenang sebagaimana diatur dalam:
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).
- Pasal 158 UU Minerba, yang menegaskan bahwa penambangan tanpa izin dipidana dengan ancaman penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda maksimal mencapai Rp100 miliar (mengikuti ketentuan perundang-undangan minerba yang disesuaikan).
Selain persoalan izin tambang, kegiatan penambangan ilegal juga berpotensi melanggar UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) jika terbukti merusak kontur tanah, memicu bahaya longsor, serta mengabaikan dokumen analisis dampak lingkungan (Amdal atau UKL-UPL).
Dugaan Keterlibatan Aparatur Desa Mencuat
Sorotan terhadap lokasi tambang kian menguat menyusul sikap tertutup dari jajaran Pemerintah Desa Cengkrong. Upaya konfirmasi yang dilayangkan awak media kepada Kepala Desa Cengkrong terkait legalitas operasional tambang tersebut hingga kini belum mendapat tanggapan substantif.
Ketiadaan klarifikasi terbuka tersebut memicu spekulasi liar di tengah warga. Seorang warga setempat yang enggan disebutkan identitasnya mengklaim adanya indikasi aliran dana atau keuntungan yang diterima oleh oknum aparatur tertentu di balik kelancaran operasional penambangan.
Kendati demikian, tudingan tersebut masih sebatas pengakuan sepihak dari warga dan membutuhkan proses klarifikasi, verifikasi dokumen, serta penyelidikan formil oleh aparat berwenang guna mengedepankan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence).
Risiko Kerusakan Ekologis dan Tuntutan ke Polda Jatim
Selain potensi kerugian pendapatan daerah akibat kebocoran retribusi pajak galian C, masyarakat mengkhawatirkan ancaman kerusakan lingkungan jangka panjang. Bekas kubangan pengerukan yang tidak direklamasi dikhawatirkan memicu erosi, destabilisasi lereng, hingga bahaya tanah longsor pada musim hujan. Lalu lintas kendaraan bertonase berat juga mempercepat kerusakan jalan desa serta menimbulkan polusi debu yang mengganggu kesehatan warga.
Menyikapi hal tersebut, warga dan pegiat lingkungan mendesak Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Timur bersama instansi terkait untuk turun langsung memeriksa lokasi secara transparan dan independen.
Pemeriksaan dinilai krusial mencakup:
- Legalitas dokumen izin resmi (IUP/SIPB) yang relevan dengan titik koordinat tambang.
- Kesesuaian luasan dan kedalaman eksploitasi lahan dengan rencana teknis tambang.
- Penyelidikan mendalam terhadap operator, pemodal, hingga dugaan oknum yang melindungi praktik pertambangan tanpa izin tersebut.
Hingga laporan ini diturunkan, ruang klarifikasi dan hak jawab masih terbuka bagi pihak pengelola tambang, Pemerintah Desa Cengkrong, maupun instansi penegak hukum setempat guna memberikan keterangan berimbang kepada publik.
