PASURUAN — Status legalitas tambang pasir, sirtu, dan batu di Desa Lemahbang, Kecamatan Pasrepan, akhirnya berujung pada pelaporan hukum. Jaringan aktivis dari Front Pembela Suara Rakyat (FRONTAL) secara resmi telah melaporkan dugaan pertambangan tanpa izin (PETI) tersebut ke Polres Pasuruan pada pertengahan Oktober 2026 lalu.
Pelaporan ini dipicu oleh temuan investigatif para aktivis terkait kejanggalan dokumen perizinan di lokasi galian. Di area pertambangan, pihak pengelola memasang sebuah papan informasi yang mencantumkan nomor Surat Keputusan (SK) ganda, yakni 81201009427460018 dan 81201009427460014. Pencantuman nomor registrasi yang tumpang tindih ini dinilai sangat mencurigakan dan diduga kuat tidak terdaftar atau tidak sesuai dengan dokumen resmi kementerian terkait.
Selain keabsahan nomor SK yang dipertanyakan, nama badan usaha CV Mutiara Timur yang dikaitkan dengan operasional tambang tersebut juga didesak untuk dibuka status perizinannya secara transparan ke publik.
Dalam laporannya, para aktivis menuntut aparat penegak hukum untuk tidak hanya sekadar memeriksa operasional di lapangan, tetapi juga mengusut tuntas aspek kejahatan administrasinya. Aparat diminta memanggil pihak-pihak yang mencatut nomor registrasi tersebut, menelusuri keabsahan dokumen, serta menindak tegas oknum pemodal maupun pihak-pihak yang selama ini meraup keuntungan besar dari aktivitas perusakan alam Lemahbang.
