PASURUAN — Operasional tambang galian C di Desa Lemahbang, Pasrepan, Pasuruan, memunculkan tanda tanya besar terkait wibawa penegakan hukum di wilayah tersebut. Pasalnya, kegiatan eksploitasi alam yang diduga tak berizin itu hingga pertengahan November 2026 masih terus bergeliat lancar seakan kebal terhadap segala bentuk aturan.
Fakta ini menjadi ironi mengingat aparat kepolisian sebenarnya telah mengetahui persoalan tersebut. Pada 12 Oktober 2026 lalu, jajaran Polres Pasuruan mengklaim telah merespons aduan masyarakat dengan menerjunkan anggotanya untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan pengecekan langsung ke lokasi tambang Lemahbang. Pihak kepolisian saat itu juga mengimbau masyarakat untuk aktif melapor jika menemukan aktivitas tak berizin.
Namun, alih-alih dihentikan atau disegel pasca-pengecekan polisi, aktivitas pertambangan di Lemahbang justru terus berjalan tanpa hambatan berarti. Pembiaran yang terjadi di depan mata ini memicu spekulasi liar di tengah masyarakat bahwa pengelola tambang mendapat “perlindungan” khusus.
Sikap diam dari dinas terkait dan aparat penegak hukum daerah terhadap aktivitas yang jelas-jelas merusak ekosistem ini dinilai sangat mencederai rasa keadilan. Publik kini menuntut transparansi hasil penyelidikan dari sidak yang pernah dilakukan pada bulan Oktober lalu. Jika tidak segera ada tindakan penegakan hukum yang konkret, preseden buruk ini dikhawatirkan akan memicu bermunculannya tambang-tambang liar lain yang merasa bisa beroperasi secara aman di wilayah Pasuruan.
