KTT ASEAN Dikritik Kesampingkan Suara Masyarakat Sipil , Kabar Indonesia
Rakyatnesia – KTT ASEAN Dikritik Kesampingkan Suara Masyarakat Sipil Pencarian seputar Berita Nasional di dunia online kian banyak dikerjakan masyarakat Indonesia, walaupun hakekatnya Berita ini akan kami bahas di artikel ini.
[quads id=10]
Pada artikel KTT ASEAN Dikritik Kesampingkan Suara Masyarakat Sipil ini kami ada sebagian pembahasan yang akan kalian baca disini, dan juga mempunyai sebagian sistem penjelasan lain yang bakal membikin kalian terkaget mengamati atau membacanya. Jika anda suka dengan berita ini, maka bagikan dengan orang terdekat atau di media sosial kesayangan anda.
[quads id=10]
Rakyatnesia.com – KTT ASEAN tak lepas dari kritik. Kelompok masyarakat sipil (civil society organization/CSO) menyebut gelaran di Labuan Bajo itu mengecewakan karena mengesampingkan suara sejumlah kalangan masyarakat.
Padahal, salah satu agenda ASEAN pada awalnya telah mengakui nilai dan peran ASEAN Civil Society Conference/ASEAN People’s Forum (ACSC/APF). ”Pengesampingan keterlibatan CSO dalam KTT ASEAN mencerminkan melemahnya demokrasi dan menyusutnya ruang sipil di kawasan Asia Tenggara,” kata Daniel Awigra, perwakilan National Organizing Committee (NOC) Indonesia, dalam keterangan tertulis yang diterima Jawa Pos kemarin (9/5).
Mewakili CSO di Asia Tenggara yang tergabung dalam ACSC/APF 2023, Daniel menyebut posisi Indonesia sebagai penyelenggara KTT ASEAN tahun ini tidak membuat situasi kebebasan masyarakat sipil membaik. Justru sebaliknya, upaya pembungkaman suara rakyat terus terjadi.
Menjelang KTT ASEAN di Labuan Bajo, ada dua warga, Dominikus Safio dan Viktor Frumentius, yang dipanggil polisi karena menuntut ganti rugi atas tanah dan pembukaan lahan untuk proyek jalan. ”Kejadian itu menambah belum selesainya kekerasan terhadap kebebasan sipil di Indonesia, termasuk salah satunya kriminalisasi pembela HAM Haris Azhar dan Fatia,” tuturnya. (tyo/c7/ttg)
Dikutip dari Jawa Pos
