Ricuh Penertiban PKL Pasar Anyar, PDIP Tangerang Minta Jangan Kambing Hitamkan Jokowi , Kabar Indonesia
Rakyatnesia – Ricuh Penertiban PKL Pasar Anyar, PDIP Tangerang Minta Jangan Kambing Hitamkan Jokowi Pencarian perihal Berita Nasional di dunia online kian banyak dijalankan masyarakat Indonesia, walaupun sesungguhnya Berita ini akan kami bahas di artikel ini.
[quads id=10]
Pada Tulisan Ricuh Penertiban PKL Pasar Anyar, PDIP Tangerang Minta Jangan Kambing Hitamkan Jokowi ini kami ada sebagian pembahasan yang akan kalian baca disini, dan juga mempunyai sebagian sistem penjelasan lain yang bakal membikin kalian terkaget memandang atau membacanya. Jika anda suka dengan berita ini, maka bagikan dengan orang terdekat atau di media sosial kesayangan anda.
[quads id=10]
Rakyatnesia.com – Aksi penggusuran pedagang kaki lima (PKL) Pasar Anyar, Kota Tangerang ricuh. Aksi ini terekam kamera warga pada April lalu. Video yang berdurasi 1 menit 34 detik nampak petugas berseragam Satpol PP membanting salah satu pedagang yang mengenakan kaos hitam.
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Kota Tangerang menyatakan, penggusuran atas arahan Presiden Jokowi.
“Jadi ini arahan Pak Presiden Jokowi, lewat program kalau enggak salah namanya Pasar Rakyat. Sekitar tahun 2018 kan beliau pernah berkunjung ke Pasar Anyar dan alhamdulillah kita dapat pertolongan dari Pak Presiden melalui PUPR untuk Penataan Pasar Anyar,” ujar Direktur PD Pasar Kota Tangerang Titin Mulyati, Rabu (3/5).
Menanggapi hal itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Tangerang Andri Permana mengatakan, penyataan Direktur Utama Perumda Kota Tangerang mengada-ngada. Menurutnya, Presiden Jokowi saat menjadi Walikota Solo berhasil relokasi PKL tanpa kericuhan.
“Saya sebagai pendukung setia Presiden Jokowi tersinggung atas pernyataan Dirut Perumda Pasar Kota Tangerang. Jangan membuat persepsi publik seolah-olah tindakan penertiban yang membuat kericuhan dilandasi oleh perintah Pak Jokowi,” tegasnya, Kamis (4/5).
Andri juga menekankan, ketidakmampuan Pemkot Tangerang penertiban dengan pendekatan humanis menimbulkan konflik sosial.
“Jangan buang badan dong. Jangan kait-kaitkan dengan Presiden Jokowi. Kericuhan saat relokasi PKL dan pernyataan Dirut Perumda Pasar mengaburkan niat baik Presiden Jokowi untuk menghadirkan pasar rakyat yang modern dan humanis di Kota Tangerang,” jelasnya.
Ia juga menegaskan, Pemkot Tangerang cukup mengedepankan penegakan peraturan daerah (perda) dalam pengembalian fungsi jalan dan trotoar.
“Pemkot Tangerang harus jantan dalam upaya pengembalian fungsi jalan dan trotoar. Jangan kait-kaitkan dengan Presiden Jokowi,” pungkasnya.
Dikutip dari Jawa Pos
