Anggota Komisi X DPR Ingatkan Peningkatan Kesejahteraan pengajar Berkorelasi dengan Mutu Pendidikan , Kabar Indonesia
Rakyatnesia – Anggota Komisi X DPR Ingatkan Peningkatan Kesejahteraan pengajar Berkorelasi dengan Mutu Pendidikan Pencarian perihal Berita Nasional di dunia online kian banyak dikerjakan masyarakat Indonesia, walaupun sebetulnya Berita ini akan kami bahas di artikel ini.
[quads id=10]
Pada Tulisan Anggota Komisi X DPR Ingatkan Peningkatan Kesejahteraan pengajar Berkorelasi dengan Mutu Pendidikan ini kami ada sebagian pembahasan yang akan kalian baca disini, dan juga mempunyai sebagian cara penjelasan lain yang bakal membikin kalian terkaget memperhatikan atau membacanya. Jika anda suka dengan info ini, maka bagikan dengan orang terdekat atau di media sosial kesayangan anda.
[quads id=10]
belajar tatap
Rakyatnesia.com – Anggota Komisi X DPR Himmatul Aliyah meminta Pemerintah untuk berkomitmen dalam menjalankan amanat UUD 1945 pasal 31 ayat 1-5 dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Menurutnya, aturan tersebut mengamanatkan agar pemerintah memastikan semua warga negara mendapat pendidikan, tanpa kecuali.
“Pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar semua warga negara. Pemerintah menyelenggarakan pendidikan yang dapat membentuk akhlak mulia. Pemerintah juga harus memprioritaskan anggaran negara minimal 20 persen untuk pendidikan dan melakukan upaya-upaya memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi,” kata Himmatul dalam keterangannya, Rabu (3/5).
Himmatul juga mengingatkan, agar pemerintah serius dalam meningkatkan kualitas pengajar dan dosen. Sebab, kunci penting bagi peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia adalah pembenahan terhadap kualitas pengajar dan dosen.
Ia pun tak memungkiri, masih terdapat pengajar-pengajar yang tidak mencapai kompetensi minimum sehingga tidak kompeten sebagai pengajar. Begitupun dosen di kampus-kampus yang masih rendah akibat ekosistem pendidikan yang kurang mendukung, Rakyatnesia lain beban administrasi yang tinggi dan gaji yang kurang memadai.
Baca Juga: Selama Arus Mudik dan Arus Balik Lebaran Bandara Internasional Juanda Layani Ratusan Ribu Orang
“Oleh karena itu pemerintah perlu meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik (pengajar dan dosen) yang selama ini masih kurang memadai. Kesejahteraan tenaga pendidik berkorelasi dengan kualitas pendidikan. Di sejumlah negara dengan kualitas pendidikan yang baik, kesejahteraan tenaga pendidiknya juga baik,” jelas anggota BKSAP DPR RI ini.
Selanjutnya, kata Himmatul, pemerintah perlu melakukan afirmasi terhadap pengajar honorer sehingga memiliki peluang yang lebih besar untuk menjadikan mereka sebagai ASN baik PNS maupun PPPK.
“Hal ini merupakan bentuk penghargaan kepada pengajar honorer yang selama ini telah mengabdikan dirinya selama belasan hingga puluhan tahun dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia,” tegas Himmatul.
Baca Juga: Tinjau Pasar di Makassar, Mendag Klaim Harga Bahan Pokok Usai Lebaran Stabil
Pemerintah juga perlu secara konsisten memperbaiki dan meningkatkan sarana serta prasarana pendidikan di Indonesia secara merata. Sampai saat ini, sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia jauh dari ideal. Misalnya, data menunjukkan, sekitar 45 sampai 60 persen ruang kelas pada semua jenjang pendidikan di Indonesia (SD, SMP, SMA/SMK) mengalami kerusakan ringan atau sedang.
“Bahkan di daerah terpencil kondisinya lebih parah. Pemerintah perlu memastikan sarana dan prasarana pendidikan yang layak agar peserta didik dapat belajar dengan baik,” pungkas Himmatul.
Dikutip dari Jawa Pos
