Nasional

Peringati Hari Buruh 1 Mei, 50 Ribu Massa Turun ke Istana dan Gedung MK , Kabar Indonesia

Rakyatnesia – Peringati Hari Buruh 1 Mei, 50 Ribu Massa Turun ke Istana dan Gedung MK Pencarian seputar Berita Nasional di dunia online kian banyak dijalankan masyarakat Indonesia, meski sesungguhnya Berita ini akan kami bahas di artikel ini.

[quads id=10]

obat joni kuat

Pada Tulisan Peringati Hari Buruh 1 Mei, 50 Ribu Massa Turun ke Istana dan Gedung MK ini kami ada sebagian pembahasan yang akan kalian baca disini, dan juga mempunyai sebagian sistem penjelasan lain yang bakal membikin kalian terkaget memperhatikan atau membacanya. Jika anda senang dengan berita ini, maka bagikan dengan orang terdekat atau di media sosial kesayangan anda.

[quads id=10]

Rakyatnesia.com – Sebanyak 50 ribu massa akan turut memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day pada Senin (1/5) besok. Rencananya, pusat peringatan Hari Buruh itu akan dilaksanakan di depan Istana Negara dan Gedung Mahkamah Konstitusi 

Menurut Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, aksi Hari Buruh ini juga akan dilakukan di beberapa provinsi. Ada 38 provinsi terkonfirmasi melakukan aksi May Day serempak serta ratusan Kabupaten/Kota akan mengikuti aksi.

 

 “Untuk di Jakarta, massa buruh ada 50.000 orang. Pukul 09.30 WIB sampai dengan 12.30 WIB aksi May Day di Istana dan Gedung MK,” ujar Said kepada wartawan, Minggu (30/4).

 

Said menyampaikan, selepas aksi di Istana dan gedung MK, 50 ribu massa itu juga akan diarahkan bergerak menuju Istora Senayan. Di sana akan ada beberapa guest star atau orasi yang akan disampaikan beberapa tokoh.

 

“Di Istora senanyan akan dilakukan May Day Viesta. Akan dilakukan dari jam 13.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB. May Day Viesta akan diisi pidato dan orasi dari pimpinan buruh,” tegasnya.

 

Adapun dalam aksi tersebut, Said mengungkapkan bahwa pihaknya membawa sejumlah tuntutan dari KSPI, yaitu untuk menabut Omnibus Law UU No 6 Tahun 2023 tentang Ciptaker.

 

Kedua, Ketua Partai Buruh itu juga menuntut agar parliamentary threshold 4 persen dan Presidential threshold 20 persen dicabut karena menurutnya membahayakan demokrasi.

 

“Sahkan RUU DPR dan perlindungan pekerja rumah tangga dan tolak RUU kesehatan,” ucapnya.

 

Said juga menyerukan reforma agraria dan kedaulatan pangan. Ia dengan tegas menolak bank tanah, impor beras kedelai dan lain-lain. Tuntutan lainnya adalah pihaknya meminta agar tenaga kerja outsourcing dihapuskan. “Tolak upah murah,” ucapnya.

Dikutip dari Jawa Pos

Sukisno

Jurnalis Utama Rakyatnesia.com Dan Sudah di dunia jurnalistik selama lebih dari 30 tahun. Tulisan berita bojonegoro umum, Review, dan profil sudah bukan hal asing lagi, Lugas dengan Fakta.

Related Articles

Back to top button