TNI Siaga Tempur Darat di Papua, Potensi Korban Jiwa Semakin Besar , Kabar Indonesia
Rakyatnesia – TNI Siaga Tempur Darat di Papua, Potensi Korban Jiwa Semakin Besar Pencarian seputar Berita Nasional di dunia online kian banyak dikerjakan masyarakat Indonesia, meski hakekatnya Berita ini akan kami bahas di artikel ini.
[quads id=10]
Pada artikel TNI Siaga Tempur Darat di Papua, Potensi Korban Jiwa Semakin Besar ini kami ada sebagian pembahasan yang akan kalian baca disini, dan juga mempunyai sebagian sistem penjelasan lain yang bakal membikin kalian terkaget memandang atau membacanya. Jika anda suka dengan info ini, maka bagikan dengan orang terdekat atau di media sosial kesayangan anda.
[quads id=10]
Rakyatnesia.com – Perubahan status operasi TNI di Nduga, Papua Pegunungan, yang naik menjadi siaga tempur darat terus menjadi sorotan. Amnesty International Indonesia menyebut pendekatan keamanan tersebut dapat berpotensi menyebabkan jatuhnya korban jiwa lebih besar. Terutama korban jiwa dari warga sipil yang tinggal di sekitar wilayah operasi.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan, pendekatan keamanan dalam mengatasi konflik di Papua selalu beriringan dengan banyaknya korban yang berjatuhan.
Usman sangat menyayangkan keputusan panglima TNI yang menaikkan status operasi TNI menjadi siaga tempur darat.
Menurut dia, langkah itu merupakan keputusan yang akan berdampak besar. Khususnya bagi keselamatan warga sipil di sekitar area operasi. ”Sejak diumumkan panglima TNI (status siaga tempur, Red), belum ada keputusan politik dari negara terkait status ini,” terangnya.
Merujuk insiden kekerasan di Papua dalam kurun waktu empat tahun terakhir, Usman menyebut potensi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) akan semakin besar dengan adanya peningkatan status operasi TNI. Selain warga sipil, aparat keamanan juga bisa turut berguguran jika operasi tersebut diterapkan.
Baca Juga: Masjid Jami Al-Anwar Kota Pasuruan Pertahankan Jam Matahari, Jadi Patokan Azan Masjid Sekitar
Catatan Amnesty, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, ada 179 warga sipil yang meninggal dalam puluhan kasus pembunuhan di luar hukum (extra judicial killing) yang melibatkan aparat keamanan dan kelompok pro-kemerdekaan Papua.
Terpisah, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Atnike Nova Sigiro meminta pemerintah pusat dan daerah, termasuk TNI-Polri, memastikan jaminan perlindungan untuk masyarakat sipil yang terdampak langsung oleh konflik di Distrik Mugi, Nduga, Papua Pegunungan.
Upaya penyelamatan pilot Susi Air Philip Marthen yang saat ini terus dilakukan harus mengedepankan prinsip kehati-hatian, praduga dalam situasi di mana timbul keragu-raguan, dan proporsionalitas. ”Itu untuk mencegah meluasnya konflik dan bertambahnya korban jiwa,” kata Atnike kemarin. (tyo/c6/oni)
Dikutip dari Jawa Pos
