Palestina Desak AS untuk Menghentikan Serangan Israel di Gaza, Minta Intervensi Biden
rakyatnesia.com – Palestina menyerukan Amerika Serikat untuk menghentikan serangan militer Israel di Gaza, dengan mengingat Presiden AS Joe Biden memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan Israel.
Presiden Palestina Mahmoud Abbas, seperti dilansir oleh rakyatnesia.com dari Al Jazeera pada Minggu (19/11/2023), menekankan pentingnya peran Biden dalam menghentikan serangan tersebut.
Abbas mendesak Biden untuk menggunakan “posisi internasional dan pengaruh signifikannya” guna meminta agar Israel menghentikan penyerangan terhadap Gaza.
“Presiden Biden, saya menyerukan kepada Anda, dengan seluruh pejabat Anda dan kemanusiaan, untuk menghentikan bencana kemanusiaan ini, serangan genosida ini terhadap orang-orang kami yang tidak bersalah,” ujar Abbas.
Abbas juga mempertanyakan dalih “pembelaan diri” yang digunakan oleh militer Israel selama lebih dari sebulan dalam melancarkan serangan di Gaza. Baginya, kejahatan perang seberat genosida tidak boleh luput dari hukuman.
“Sejarah tidak akan membebaskan siapa pun dari kejahatan ini. Saya meminta Anda untuk memberikan bantuan kepada orang-orang kami yang terkepung di Gaza. Perang ini harus segera dihentikan. Bagaimana mungkin genosida bisa menjadi pertahanan diri? Kenyataannya, genosida adalah kejahatan perang yang memerlukan hukuman,” tegasnya.
Biden sendiri sebelumnya menyatakan bahwa Gaza dan Tepi Barat harus dipersatukan dalam otoritas yang sama, yakni Palestina. Biden juga menegaskan tidak boleh ada pemindahan paksa terhadap warga Palestina dari wilayah mereka.
“Saat kita mengupayakan perdamaian, Gaza dan Tepi Barat harus dipersatukan kembali di bawah satu struktur pemerintahan, yang pada akhirnya di bawah revitalisasi otoritas Palestina, seiring kita semua berupaya menuju solusi dua negara,” ungkap Biden dalam sebuah artikel opini di Washington Post, Minggu (19/11/2023).
“Tidak boleh ada pemindahan paksa warga Palestina dari Gaza, tidak boleh ada pendudukan kembali, tidak boleh ada pengepungan atau blokade, dan tidak boleh ada pengurangan wilayah,” lanjutnya.
