Ketua MADAS Jatim Dukung Penyesuaian Harga BBM, Awasi Program Bantalan Sosial
SURABAYA (RAKYATNESIA) – Ketua Masyarakat Madura Asli (MADAS) Jawa Timur Zainal Fatah meminta pada masyarakat untuk tidak panik pasca adanya kebijakan penyesuaian harga BBM (bahan bakar minyak), beberapa waktu lalu itu.
Menurut Fatah perihal penyesuaian kenaikan harga BBM terjadi hampir pada tiap periode siapapun yang memimpin negara ini, karena itu aksi unjukrasa yang sering terjadi saat ada kebijakan menaikan harga BBM itu dianggap sebagai sikap reaktif namun kurang memberikan solusi.
“Perhatikan saja dari dahulu hingga sekarang atau bahkan 20 tahun kedepan misalnya saat ada kebijakan penyesuaian harga BBM pasti ada saja yang protes, namun kebanyakan mereka hanya reaktif, tidak memberikan solusi sehingga ya aksi mereka tidak merubah kebijakan yang ada” ujar Fatah, Rabu (14/09/2022) kepada para awak media.
Fatah menilai kebijakan penyesuaian harga BBM yang dibuat pemerintah saat ini sudah tepat dan harus didukung karena tentunya telah melalui banyak pertimbangan dan analisa kondisi APBN.
“bukti faktual kita bisa lihat dimana anggaran subsidi dan kompensasi pada Perpres 98 tahun 2022 sebesar Rp 502,4 triliun sebagaimana yang telah disampaikan pemerintah ada peningkatan tiga kali lipat dari alokasi awal dan sebagian besar untuk BBM” terang Fatah.
Karena itu Fatah berharap masyarakat dapat memahami langkah pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM sebab kondisi APBN yang tidak bisa dipaksakan untuk terus mensubsidi dengan angka yang sangat besar, belum lagi persoalan subsidi BBM yang selama ini ternyata banyak dinikmati orang yang mampu secara ekonomi.
“jadi terkait beban subsidi apabila dipaksakan tentu hal tersebut dapat membahayakan APBN, dan langkah Presiden Jokowi sudah tepat dengan melakukan penyesuaian harga BBM, sebagai pemimpin memang harus berani dan tegas dalam mengambil sikap meski terjadi pro dan kontra” tambahnya.
Fatah juga meminta masyarakat agar turut mengawasi dan memanfaatkan program bantalan sosial yang diberikan pemerintah sebagai dampak adanya kebijakan penyesuaian harga BBM.
“program bantalan sosial berupa bantuan langsung tunai sebesar 12,4 triliun juga bantuan subsidi upah 9,4 triliun harus benar benar di awasi sehingga bisa memberikan nilai manfaat bagi masyarakat” jelasnya.
Selain itu agar kedepan tak ada lagi persoalan polemik subsidi BBM, Fatah menyampaikan saran yang dapat dijalankan pemerintah beserta stakeholder yaitu soal sistem moda transportasi umum dan perpindahan energi terbarukan.
“jika pemerintah dengan dukungan semua pihak bersedia melakukan perbaikan sistem moda transportasi umum dan transisi energi dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan yang disertai juga dukungan pengembangan kendaraan berbasis listrik, saya sangat yakin kedepan tak ada lagi polemik yang dipicu persoalan penyesuaian harga BBM” pungkasnya.
**(Red)
