Jika PPKM Darurat Dilaksanakan, Anies Minta 4 Hal Ini ke Pusat Rakyatnesia

rakyatnesia.com – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta empat poin dukungan ke pemerintah pusat, apabila rencana Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat jadi dilaksanakan.

Empat permintaan ini dituangkan dalam dokumen perkembangan Covid-19 di Jakarta yang disampaikan Gubernur DKI Jakarta, saat rapat koordinasi pelaksanaan PPKM Darurat yang dipimpin Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan beserta jajaran kepala daerah lainnya pada Selasa (29/6).

Dalam dokumen yang diterima rakyatnesia di Jakarta, Rabu, pada poin pertama, Anies meminta PPKM Darurat diiringi pengetatan mobilitas penduduk, baik intra maupun antar wilayah.

Namun, dia tak menjelaskannya lebih lanjut dalam dokumen tersebut apakah pengetatan mobilitas yang dimaksud dalam bentuk “lockdown” atau penyekatan.

Namun, dia menyebut pengetatan mobilitas dapat diberlakukan selama dua pekan sesuai anjuran ahli epidemiologi dan lainnya.

“Pengetatan mobilitas penduduk intra dan antar wilayah yang secara substansial dan signifikan dapat menghentikan lonjakan kasus baru dan menurunkan kasus aktif, dengan siklus dua mingguan seperti anjuran para ahli epidemiologi,” kata Anies dalam dokumen tersebut.