Bojonegoro Berada di Urutan 2 Se-Provinsi Jawa timur, Tentang Pemutakhiran Data Berbasis SDGs Desa

394

BERITA BOJONEGORO (RAKYATNESIA) – Pemutakhiran data berbasis SDGs Desa per tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 02.00 WIB, Bojonegoro menempati urutan kedua se- Jawa Timur dengan presentase 76,17%. Dari 1.301.635 jumlah penduduk, Kabupaten ini telah menyelesaikan  sebanyak 991.449 penduduk.

SDGs (Suistanable Development Goals) Desa merupakan program baru dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dengan tujuan pengumpulan serta pemutakhiran data.

Komitmen Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan SDGs ditegaskan dalam Perpres Nomor  59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan. Pendataan data ini direncanakan akan berkelanjutan hingga tahun 2030 mendatang.

Kepala Dinas PMD Bojonegoro Machmuddin menyampaikan bahwa instrumen penilaian di SDGs lebih mendetail serta mencakup semua lini dari individu, keluarga, warga dan desa.

“Sasaran pemutahkhiran data tersebutlah yang membedakan antara FDGs dan IDM yang hanya berbasis data per desa. Data ini nantinya dapat digunakan sebagai sumber serta tolak ukur kebutuhan desa.” ungkap Kepala DPMD Bojonegoro Machmuddin kepada para awak media, Rabu (2/6/2021).

Lanjut Machmudin, bahwa pendataan SDGs ini berkesinambungan dengan pemutakhiran IDM 2021. Berbicara tentang IDM di Bojonegoro, jumlah status Desa Mandiri di Kabupaten Bojonegoro di tahun 2021 ini juga meningkat, ada 65 desa yang naik kelas menjadi desa mandiri.

“Tahun 2020 ada 38 desa mandiri, tahun 2021 meingkat jadi 103 desa.  Total dari 419 desa rinciannya adalah sebagai berikut: 103 desa mandiri, 254 desa maju dan 62 desa berkembang” kata Mahmudin menegaskan.

Melalui media ini, pihaknya berharap, database ini nantinya  bisa dipelihara serta dikembangkan dengan baik. Dimana data analisis tersebut dapat dimanfaatkan oleh desa untuk mendorong program-program pembangunan desa yang lebih bermanfaat.

“SDGs mungkin memang sebatas survei untuk pemutakhiran data, namun jika desa bisa memanfaatkan lalu menghasilkan analisa yang strategis ini juga akan bermanfaat untuk Pemkab Bojonegoro dalam melakukan program pembangunan berbasis desa,” ungkapnya.

**(Kis/Red).

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More