Perusahaan Diminta Miliki Komitmen Cegah Kekerasan Seksual di Tempat Kerja , Kabar Indonesia
Rakyatnesia – Perusahaan Diminta Miliki Komitmen Cegah Kekerasan Seksual di Tempat Kerja Pencarian seputar Berita Nasional di dunia online kian banyak dijalankan masyarakat Indonesia, walaupun sebetulnya Berita ini akan kami bahas di artikel ini.
[quads id=10]
Pada Tulisan Perusahaan Diminta Miliki Komitmen Cegah Kekerasan Seksual di Tempat Kerja ini kami ada sebagian pembahasan yang akan kalian baca disini, dan juga mempunyai sebagian sistem penjelasan lain yang bakal membikin kalian terkaget mengamati atau membacanya. Jika anda senang dengan info ini, maka bagikan dengan orang terdekat atau di media sosial kesayangan anda.
[quads id=10]
Rakyatnesia.com – Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta perusahaan untuk membangun komitmen pencegahan pelecehan seksual kepada pekerja di lingkungan kerja. Termasuk pemberian sanksi dan tindakan disiplin melalui kebijakan perusahaan dan perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama.
“Komitmen perlindungan kepada pekerja harus dibuat oleh pengusaha, manajemen perusahaan, serikat pekerja/serikat buruh dan pemerintah dengan regulasinya, sehingga menjadi aman dari upaya segala bentuk pelecehan seksual di tempat kerja, ” ujar Ida Fauziyah saat memberikan ‘sosialisasi pencegahan/penanganan dan seksual penanggulangan Tuberkolosis (TB) di tempat kerja’ di Djarum Oasis Kretek Factory, Kudus, Jawa Tengah, Rabu (31/5/2023).
Sejatinya pemerintah telah mengeluarkan SE Menakertrans No. 03//MEN/IV/2011 untuk memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja perempuan. Namun untuk melengkapi dan memperkuat SE tersebut, pemerintah akan menaikkan status menjadi Kepmenaker tentang pedoman pencegahan pelecehan seksual di tempat kerja.
Baca Juga: Menaker Apresiasi Perusahaan Lindungi Kesehatan dan Cegah Kekerasan Seksual Pekerja
“Kepmenaker ini baru akan kami luncurkan bersama teman-teman serikat pekerja/serikat buruh dan Apindo pada Kamis, 1 Juni besok, ” kata Ida Fauziyah.
Sesuai Kepmenaker baru yang dibuat menyesuaikan dengan UU Nomor 22 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, maka sanksi bagi pelaku kekerasan seksual akan diterapkan sesuai UU 22/2022.
“Di Kepmenaker ini mempertegas adanya satgas yang menerima aduan dari korban baik manajemen, serikat pekerja/serikat buruh atau kedua pihak. Kedua pihak juga bisa menjadi pelaku kekerasan seksual, dan Kepmenaker ini juga tak membeda-bedakan jenis kelaminnya, laki-laki atau perempuan,” katanya.
Baca Juga: Kerja Sama Bilateral yang Baik Tingkatkan Pelindungan bagi Pekerja Migran
Untuk lebih memahami Kepmenaker, Ida Fauziyah meminta Dirjen PHI & Jamsos lebih masif menyosialisasikan kepada pekerja perempuan. “Karena korbannya lebih banyak perempuan, tak salah jika sosialisasinya menyasar kepada perusahaan yang banyak mempekerjakan perempuan, ” ujarnya.
Ida Fauziyah mengungkapkan data Kemenkes tahun 2022, pekerja buruh dan petani atau nelayan menjadi kelompok yang paling banyak terpapar Tuberkolosis atau TBC. Jumlah keduanya masing-masing 54.887 dan 51.941. “Salah satu penyebabnya adalah rendahnya pengetahuan terhadap bahaya penyakit TBC di lingkungan mereka, ” katanya.
Dikutip dari Jawa Pos