Faisal Basri Dkk Tak Buat Produk Hukum Baru, Hanya Beri Rekomendasi , Kabar Indonesia

Rakyatnesia.com – Aturan hukum yang ada saat ini dianggap sudah bagus. Hanya, memiliki celah sehingga sering kali menghambat penyelesaian kasus hukum yang dialami masyarakat.

Nah, Tim Percepatan Reformasi Hukum yang berisi para pakar dan ahli dari berbagai bidang akan membahas hambatan-hambatan tersebut. Mereka tidak akan membuat produk hukum baru.

”Para akademisi yang selalu ngomong di seminar, para aktivis yang selalu mengatakan ’ini kok pemerintah nggak bisa menyelesaikan’, kami undang. Ayo kita selesaikan bersama-sama. Ketemu di satu meja,” terang Menko Polhukam Mahfud MD kemarin (29/5).

Lantaran masalah yang muncul di masyarakat tidak sedikit, Mahfud mengisi tim tersebut dengan empat kelompok kerja. Masing-masing digawangi orang-orang top dari berbagai bidang. Mereka diajak berpikir bersama untuk mencari solusi atas penanganan persoalan bidang hukum yang mandek.

Mafia tanah misalnya. Tidak jarang masyarakat terbelit persoalan yang rumit. Ada sertifikat palsu, tapi para saksi, termasuk notaris, sudah meninggal dunia. Akibatnya, persoalan tersebut sulit diselesaikan. ”Mau dibuat hukum baru, hukumnya sudah cukup. Tetapi, ini macet, hukumnya sudah bagus, tapi macet di pelaksanaan,” tambahnya.

Baca Juga: 25 Tahun Berlalu, Dorong Pemerintah Tetapkan 21 Mei Sebagai Hari Reformasi

Dengan para ahli dan pakar dalam Tim Percepatan Reformasi Hukum, pemerintah berharap bisa lahir saran atau rekomendasi sebagai jalan keluar. Selain bidang reformasi hukum sektor agraria dan sumber daya alam yang salah satunya akan membahas mafia tanah, bidang lainnya dalam Tim Percepatan Reformasi Hukum adalah reformasi peradilan dan penegakan hukum, reformasi pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta reformasi sektor peraturan perundang-undangan.

Mahfud menegaskan, tim yang dibentuk berdasar Surat Keputusan Bernomor 63 Tahun 2023 itu tidak akan menyelesaikan masalah yang terjadi saat ini. ”Tim ini tidak berpretensi menyelesaikan kasus konkret yang ada sekarang. Tim ini akan menghasilkan naskah akademik dan rekomendasi dari celah hukum,” jelasnya.

Lewat tim berisi para ahli dan pakar, Mahfud berharap besar muncul ide dan solusi sebagaimana pemikiran-pemikiran yang sering kali mereka sampaikan melalui seminar, media, dan berbagai forum. ”Inilah yang akan diberitahukan kepada mereka yang sering punya usul lewat media, ayo kita rumuskan dalam naskah akademik lalu rekomendasi,” kata dia. ”Jadi, tidak berpretensi membuat hukum baru. Tapi, mari kita cari jalan,” imbuh mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut.

Sementara itu, Faisal Basri, ekonom senior yang masuk dalam jajaran Tim Percepatan Reformasi Hukum, belum mau banyak berbicara. ”Kiranya kita tunggu dulu sampai pertemuan pertama tim,” ujarnya kepada Jawa Pos kemarin. Nama Faisal masuk dalam jajaran Kelompok Kerja Reformasi Hukum Sektor Agraria dan Sumber Daya Alam.

Sepak terjang Faisal memang tak perlu diragukan. Ekonom senior berusia 63 tahun itu dikenal kritis. Pada 2014 dia diminta menjadi ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas oleh Menteri ESDM Sudirman Said.

Tugasnya melakukan reformasi tata kelola minyak dan gas (migas), yakni memberantas mafia migas yang bersarang di sektor energi dan menata ulang kelembagaan supaya bisa bekerja optimal. Dia juga pernah diminta membantu Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memberantas mafia ikan alias anti-illegal fishing. (dee/syn/c9/fal)