Pada Tulisan MK Dikabarkan Akan Ubah Sistem Pemilu jadi Tertutup, SBY: Bisa Timbulkan Kekacauan Politik ini kami ada sebagian pembahasan yang akan kalian baca disini, dan juga mempunyai sebagian cara penjelasan lain yang bakal membikin kalian terkaget mengamati atau membacanya. Jika anda senang dengan berita ini, maka bagikan dengan orang terdekat atau di media sosial kesayangan anda.
Rakyatnesia.com – Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merespons cuitan yang diunggah mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana. Sebab, Denny menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutuskan pemilu legislatif (Pileg) menggunakan sistem proporsional tertutup.
SBY menyatakan, pernyataan Denny Indrayana itu sangat menarik. SBY juga khawatir, Partai Demokrat akan diambil alih Moeldoko melalui upaya hukum peninjauan kembali (PK) yang dilayangkan ke Mahkamah Agung (MA).
“Menarik yang disampaikan Prof Denny Indrayana melalui twitnya tentang informasi bakal ditetapkannya sistem proporsional tertutup oleh MK dalam Pemilu 2024. Juga menarik, mengait PK Moeldoko di MA yang digambarkan Partai Demokrat sangat mungkin diambil alih Moeldoko,” kata SBY dalam cuitan pada akun media sosial Twitter, Minggu (28/5).
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat ini menyebut, Denny Indrayana adalah mantan Wamenkumham dan ahli hukum yang kredibel. Karenanya, ia tergerak memberikan tanggapan tentang sistem pemilu yang akan diputus MK, serta upaya hukum PK yang diajukan kubu Moeldoko di MA yang ramai diisukan Partai Demokrat bakal dikalahkan.
Menurut SBY, jika yang disampaikan Denny Indrayana benar, MK akan menetapkan sistem proporsional tertutup dan bukan sistem proporsional terbuka seperti yang berlaku saat ini, maka hal ini akan menjadi isu besar dalam dunia perpolitikan Indonesia.
“Saya pikir para pemerhati pemilu dan demokrasi juga memiliki kepedulian yang sama,” ucap SBY.
SBY mempertanyakan, apakah ada kegentingan yang memaksa, sehingga sistem pemilu diganti dari proporsional terbuka menjadi sistem pemilu proporsional tertutup. Terlebih saat ini, proses pemilu 2024 tengah berjalan.
“Proses pemilu sudah dimulai? Ingat, daftar caleg sementara baru saja diserahkan kepada KPU. Pergantian sistem pemilu di tengah jalan bisa menimbulkan chaos politik,” cetus SBY.
“Pertanyaan kedua kepada MK, benarkah UU sistem pemilu terbuka bertentangan dengan konstitusi? Sesuai konstitusi, domain dan wewenang MK adalah menilai apakah sebuah UU bertentangan dengan konstitusi, bukan menetapkan UU mana yang paling tepat,” tegas SBY.
SBY menyebut, jika tidak memiliki argumentasi kuat bahwa sistem pemilu terbuka bertentangan dengan konstitusi, yang kemudian diganti menjadi tertutup, mayoritas rakyat akan sulit menerimanya. SBY meminta, pemangku kepentingan memiliki kredibilitas dan integritas.
“Ingat, semua lembaga negara termasuk Presiden, DPR dan MK harus sama-sama akuntabel di hadapan rakyat,” ucap SBY.
SBY pun menegaskan, sesungguhnya penetapan UU tentang sistem pemilu berada di tangan Presiden dan DPR, bukan di tangan MK. Mestinya Presiden dan DPR punya suara tentang hal ini.
“Mayoritas partai politik telah sampaikan sikap menolak pengubahan sistem terbuka menjadi tertutup. Ini mesti didengar,” ujar SBY.
SBY mengutarakan, jika sistem pemilu diubah maka akan menjadi persoalan serius. Ia khawatir akan mengganggu proses tahapan Pemilu 2024.
“Pandangan saya, untuk pemilu 2024 tetap menggunakan sistem proporsional terbuka. Setelah pemilu 2024, Presiden dan DPR duduk bersama untuk menelaah sistem pemilu yang berlaku, untuk kemungkinan disempurnakan menjadi sistem yang lebih baik. Dengarkan pula suara rakyat,” pungkas SBY.
