Wapres Ma’ruf Amin Sebut Angka Kemiskinan Ekstrem Menurun , Kabar Indonesia

Rakyatnesia.com – Dalam tiga periode pencatatan Badan Pusat Statistik (BPS), tren persentase angka kemiskinan ekstrem terus menurun. Pemerintah menargetkan nol persen kemiskinan ekstrem pada 2024.

Penduduk miskin ekstrem adalah bagian dari penduduk miskin. Di Rakyatnesia kriteria penduduk miskin ekstrem menurut Bank Dunia adalah memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan hidupnya Rp 10.739 per hari atau Rp 322.170 per bulan

Hitungan tersebut adalah per jiwa. Jika dalam satu keluarga ada empat jiwa, maka memenuhi kebutuhan hidup di bawah Rp 1.288.680 per bulan.

Kemarin (24/5) Wakil Presiden Ma’ruf Amin memimpin rapat evaluasi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (PPKE) di Istana Wapres. Dalam paparannya, berdasar data BPS, pada Maret 2022 angka kemiskinan ekstrem tercatat 2,14 persen. Lalu, turun menjadi 2,04 persen pada Maret 2022. Kemudian, turun lagi menjadi 1,74 persen pada September 2022.

Bahkan, perhitungan versi Bank Dunia, angka kemiskinan ekstrem Indonesia tinggal 1,5 persen pada Maret 2022. ”(Perbedaan) ini yang nanti kita cross (dicek, Red) ya,” katanya dalam pengantar rapat. Ma’ruf menegaskan, yang dipakai acuan kebijakan pemerintah adalah hasil perhitungan BPS.

Merujuk angka yang dikeluarkan BPS tersebut, angka kemiskinan ekstrem turun dari 5,80 juta jiwa pada Maret 2022 menjadi 5,59 juta jiwa pada Maret 2022. Penurunan itu didukung oleh penajaman sasaran melalui pemanfaatan data PPKE. Juga melalui konvergensi program serta perbaikan kualitas implementasi program.

Ma’ruf mengingatkan perlunya kerja ekstrakeras untuk mengejar target nol persen kemiskinan ekstrem tahun depan. Kunci sukses upaya penghapusan kemiskinan ekstrem adalah konvergensi program dan perbaikan akurasi data. Dengan begitu, upaya pengurangan beban pengeluaran dan pemberdayaan ekonomi langsung menyasar kantong kemiskinan. ”Kepada kepala BPS saya minta agar dapat menyinkronkan perhitungan tingkat kemiskinan nasional dan kemiskinan ekstrem serta melaporkan secara berkala hasil perhitungannya,” katanya.

Baca Juga: Usulan DPRD Surabaya, Atasi Kemiskinan lewat Peraturan Wali Kota

Para gubernur, bupati, serta wali kota juga diminta terus meningkatkan keterpaduan serta sinergi program dan anggaran. Baik itu melalui APBN, APBD, APBDes, maupun anggaran non pemerintah.

Sementara itu, Menko Bidang PMK Muhadjir Effendy memiliki keyakinan angka kemiskinan bisa terus berkurang. ”Yakinlah. Sudah kita tangani habis-habisan kayak gini, masak nggak turun. Kebangetan,” tuturnya.

Mantan Mendikbud itu menyampaikan, Bank Dunia mengusulkan adanya perubahan kriteria kemiskinan ekstrem. Dari yang berlaku saat ini USD 1,9 per kapita menjadi USD 2,30 per kapita. Jika kriteria tersebut dipenuhi, angka kemiskinan ekstrem di Indonesia bakal naik.

Muhadjir mengatakan adanya pergeseran anggaran. Maksudnya, Kementerian Keuangan tidak bisa langsung mengklaim anggaran kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem, sudah besar. Ternyata, itu juga menghitung subsidi BBM. Padahal, tidak bisa dipastikan subsidi BBM seluruhnya untuk orang miskin.

Arahan Wapres, lanjut dia, anggaran penghapusan kemiskinan ekstrem harus detail atau spesifik. Anggaran subsidi BBM tidak bisa diklaim sebagai bagian dari program penanganan kemiskinan ekstrem.

Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu juga menyatakan, sejumlah program yang spesifik belum menjangkau masyarakat miskin ekstrem. Dia mencontohkan program penerima pertolongan iuran BPJS Kesehatan. Saat ini pemerintah segera mendata masyarakat miskin ekstrem yang belum masuk dalam skema pertolongan BPJS Kesehatan untuk didaftarkan. Program pendaftaran itu langsung diambil alih Kemenko PMK. (wan/c6/fal)