Pada Tulisan Menko PMK: Penanganan Stunting Harus Berkelanjutan dan Seumur Hidup ini kami ada sebagian pembahasan yang akan kalian baca disini, dan juga mempunyai sebagian sistem penjelasan lain yang bakal membikin kalian terkaget mengamati atau membacanya. Jika anda senang dengan info ini, maka bagikan dengan orang terdekat atau di media sosial kesayangan anda.
Rakyatnesia.com – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, penanganan stunting harus dilakukan secara berkelanjutan sampai tuntas. Oleh karena itu, pihaknya rutin mengunjungi daerah-daerah yang masih darurat stunting untuk melakukan perbaikan.
Â
Terbaru Muhadjir menggelar Dialog Penanganan Stunting Bersama Warga Kelurahan Wonorejo, di Balai Penyuluhan KB Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau.
Â
“Jadi siapapun Presidennya, Gubernurnya, Walikotanya, Camatnya, Lurahnya, penanganan stunting ini harus menjadi program berkelanjutan dan seumur hidup. Selama Indonesia masih merdeka maka stunting ini harus diperangi betul,” ujar Muhadjir, Senin (22/5).
Â
Â
Dalam kesempatan itu, hadir Gubernur Riau Syamsuar, Sekda Pekanbaru Indra Nomi Nasution, Ketua TPP PKK Rilla Muflihun, Kadinsos Pekanbaru, Kadinkes Pekanbaru, Kadis Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Camat Kecamatan Marpoyan Damai, Lurah Kelurahan Wonorejo, dan para penggerak PKK, jajaran pendamping keluarga, dan para ibu dengan anak rentan stunting.
Â
Menurut Muhadjir, penanganan stunting sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia harus dilakukan sejak dini, sebelum pernikahan, sebelum kelahiran, hingga fase bayi, anak-anak, dan dewasa. Oleh karena itu, pemerintah daerah hingga tingkat desa harus memberikan perhatian khusus demi terciptanya SDM unggul dan berkualitas.
Â
“Karena untuk pembangunan sumber daya manusia kita itu harus dimulai dari ketika lahir dalam keadaan sehat, alam keadaan tidak stunting. karena kalau sudah tidak sehat sampai kapanpun tidak akan bagus SDM kita,” ungkapnya.
Â
Â
Berdasarkan data SSGI 2022, Prevalensi Stunting Provinsi Riau sebesar 17 persen. Berdasarkan data e-PPGBM Agustus 2022 sebanyak 1.782 balita. Kemudian, menurut SSGI 2022, prevalensi stunting Kota Pekanbaru sebesar 16,8 persen. Berdasarkan data e-PPGBM Agustus 2022 sebanyak 12.166 balita. Prevalensi stunting Pekanbaru dan Riau sendiri sudah di bawah rata-rata nasional.
Â
Muhadjir menegaskan, intervensi penanganan stunting dan kemiskinan harus dilakukan secara berkesinambungan. Karena, penyebab stunting dan kemiskinan saling beririsan dan harus ditangani keduanya supaya bisa mengentaskan stunting.
Â
Dalam hal ini, dia meminta supaya intervensi penanganan stunting dilakukan berbarengan, seperti intervensi kesehatan dan gizi untuk ibu dan bayi rentan stunting dan juga intervensi pertolongan sosial untuk penanganan kemiskinan dapat dilakukan dengan maksimal.
Â
Â
“Penanganan stunting, rumah tangga miskin, itu harus ditangani secara terintegrasi. Tidak boleh terjadi lagi kelurahan di Kota Pekanbaru ini ada keluarga yang stunting dan tidak mendapatkan pertolongan sosial,” ucapnya.
Â
Sementara itu, Gubernur Riau Syamsuar menyampaikan, target penanganan stunting yang ingin dicapai di bawah 14 persen, atau di bawah target nasional. Dia mengatakan, pihaknya membutuhkan kerja sama Rakyatnesia pendamping, bidan, PKK, lurah, camat bisa menuntaskan mengurangi angka stunting di Pekanbaru*
Â
“Target kami 12 persen. Maksimal sesuai target pemerintah. Mudah-mudahan tercapai,” ujar Syamsuar.
