Anggota DPD RI Abdul Rachman Thaha Sebut Anggaran Kedutaan Perlu Ditingkatkan untuk Dukung Kinerja , Kabar Indonesia

Rakyatnesia.com–Kedutaan besar Indonesia merupakan rumah bagi warga negara Indonesia di luar negeri. Segala permasalahan WNI di negara tersebut menjadi tanggung jawab kepala kedutaan dan pegawainya.

Menurut anggota DPD RI Abdul Rachman Thaha, pemerintah perlu meningkatkan anggaran berdasar tingkat permasalahan, jumlah WNI di negara itu, dan kepentingan nasional.

”Ya banyak kebutuhan yang diperlukan kantor kedutaan. Seperti untuk operasional, advokasi, dan lainnya. Belum lagi keperluan insidental misal membantu mahasiswa yang sedang belajar di luar negeri,” papar Abdul Rachman Thaha yang melakukan kunjungan ke Republik Ceko, itu.

Dia menjelaskan, dari kunjungan-kunjungan ke beberapa negara, pihaknya mendengarkan aspirasi pegawai kedubes di luar negeri terkait anggaran tersebut. Hal itu tentunya harus mendapatkan perhatian pemerintah pusat.

”Jadi ini memang sangat dibutuhkan. Kalau berbicara belanja pegawai mungkin mencukupi tetapi hal-hal yang lain perlu dipertimbangkan. Seperti operasional dan pengadaan untuk kantor kedubes kita,” tutur Abdul Rachman Thaha.

Menurut dia, warga negara Indonesia di luar negeri masih berhak pelayanan dari pemerintah. Setiap kedubes di luar negeri merupakan rumah bagi warga negara Indonesia.

”Tugas kepala kedutaan dan stafnya memberi pelayanan kepada WNI di luar negeri. Ini harus didukung anggaran yang memadai. Kedutaan ini juga penting seperti etalase negara Indonesia. Apalagi dengan misi-misi diplomatiknya,” terang Abdul Rachaman Thaha.

Dia menambahkan kedubes merupakan perwakilan Indonesia di negara lain. Dia berharap pemerintah pusat dengan segara melakukan evaluasi anggaran untuk semua kedubes sesuai dengan kebutuhannya.

”Mereka ini ujung tombak kita untuk menyelesaikan permasalahan warga Indonesia di luar negeri. Juga menjalankan misi diplomatik yang bebas dan aktif. Ini membutuhkan dukungan anggaran yang memadai,” ucap Abdul Rachman Thaha.

Dia menambahkan, kebutuhan anggaran itu juga melihat nilai mata uang rupiah di luar negeri. ”Ini juga masalah yang harus dipecahkan pemerintah,” ujar Abdul Rachman Thaha.