JAKARTA (RAKYAT INDEPENDEN) – Hadir 25 Bupati/Walikota, termasuk Kabupaten Bojonegoro berkenan menanda tangani nota kesepahaman Gerakan Menuju 100 Smart City tahun 2019, yang digelar di Hotel Santika Hayam Wuruk, Jakarta, Rabu (15/5/2019).
Gerakan Menuju 100 Smart City sendiri adalah sebuah inisiatif untuk membimbing kota/kabupaten dalam menyusun rencana induk (masterplan) smart city. Harapannya, rencana induk ini akan menjadi pegangan pemerintah daerah dalam mewujudkan smart city di daerah masing-masing.
Ke 25 kota/kabupaten ini terpilih setelah mengikuti proses penilaian (assessment) yang berlangsung di awal Maret 2019 lalu. Proses penilaian diawali dengan mengundang 107 kota/kabupaten. Kemudian, setiap daerah dinilai kesiapan mewujudkan smart city, baik dari sisi kesiapan infrastruktur, suprastruktur, dan visi pemimpin daerah.
Proses penilaian sendiri dilakukan praktisi dan akademisi yang selama ini terlibat di Gerakan Menuju 100 Smart City tersebut.
Ke 25 kota/kabupaten terpilih ini melengkapi 75 kota/kabupaten yang telah terpilih sebelumnya. Dimana, sebelumnya sudah ada 25 kabupaten/kota terpilih di tahun 2017, termasuk Kabupaten Bojonegoro, di tahun 2018 ada 50 kabupaten/kota dan di tahun 2019 ini, terlah terpilih 25 kabupaten/kota. 100 kota/kabupaten yang telah mengikuti Gerakan Menuju 100 Smart City ini.
Sementara itu dalam sambutannya sekaligus membuka acara, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berharap Smart City (Kota Cerdas) menjadi solusi permasalahan perkotaan. Pasalnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2018, lebih dari 55% penduduk Indonesia tinggal di kawasan perkotaan dengan tingkat urbanisasi 2,3% per tahun.
Dperkirakan pada tahun 2035 proporsi jumlah penduduk perkotaan mencapai 66,6%. Hal itu dipaparkannya saat menghadiri Pembukaan Gerakan menuju 100 Smart City 2019 di Hotel Santika Priemere, Jakarta, Rabu (15/5/2019).
Sementara itu, Kepala dinas Kominfo Kabupaten Bojonegoro Kusnandaka saat menghadiri acara mewakili Bupati Bojonegoro, mengatakan, bahwa Gerakan menuju 100 smart city 2019 ini, merupakan upaya mendorong daerah untuk segera mengimplementasikan tatakelola pemerinntahan berbasis elektronik (SPBE) sebagaimana diatur dalam Perpres 95 thun 2018.
Strategi utama adalah merubah mindseat ASN sebagai pengelola pemerintahan pada seluruh OPD mulai tingkat pimpinan hingga staf.
“Kabupaten Bojonegoro telah terpilih pada tahun 2017 tahap pertama yaitu 25 smart city kabuapten/kota. Untuk pertemuan sekarang dalam rangka penandatanganan nota kesepahaman dari 25 kabupaten/ kota, dengan target terakhir dari 100 kabupaten/ kota tersebut,” ungkap pria yang akrab disapa Pak Ku situ.
Gerakan Menuju 100 Smart City sendiri adalah program Pemerintah Republik Indonesia yang diinisiasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Program ini mendapat dukungan penuh dari Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Kementerian PUPR, dan Kantor Staf Kepresidenan.
Perlu diketahui, terkait smart city Bojonegoro telah melangkah dan menjadi salah satu dari 17 program prioritas dari Bupati Bojonegoro.
Guna melakukan optimalisasinya, diharapkan seluruh OPD segera, mengidentifikasi seluruh layanan, tatakelola pemerintahan yang ditransformasikan dalam SPBE, Merubah budaya kerja berbasis TIK, Penguatan pengelolaan data yg dapat terintegrasikan dan Mengidentifikasi operabilitas aplikasi dan data dengan pemanfaatan data kependudukan.
**(Kis/Red).
