Pada Tulisan Presiden Jokowi Undang Ketum Parpol ke Istana Bahas Negara, PDIP Anggap Wajar ini kami ada sebagian pembahasan yang akan kalian baca disini, dan juga mempunyai sebagian sistem penjelasan lain yang bakal membikin kalian terkaget mengamati atau membacanya. Jika anda senang dengan berita ini, maka bagikan dengan orang terdekat atau di media sosial kesayangan anda.
Rakyatnesia.com – Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menyesalkan pernyataan, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana yang menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) ‘cawe-cawe’ dalam urusan Pilpres 2024. Menurut Said, merupakan hal wajar para ketua umum partai politik pendukung pemerintah, ingin melanjutkan program pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.
“Kalau kemudian para ketua umum partai tersebut menghendaki tatanan yang saat ini dibangun oleh Presiden Jokowi penting untuk dilanjutkan, dan mendiskusikan hal tersebut dengan Presiden Jokowi salahnya dimana?” kata Said kepada wartawan, Senin (8/5).
“Sangat melecehkan kedaulatan partai-partai, kalau Deni Indrayana menyebut Presiden Jokowi cawe-cawe urusan Pilpres,” sambungnya.
Said memastikan, setiap partai politik memiliki kedaulatannya masing-masing dalam menentukan sosok calon presiden dan wakil presidennya. Terlebih, keputusan PDIP dalam menentukan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden (Capres) sudah dipertimbangkam secara matang untuk masa depan bangsa.
“Ibu Megawati Soekarnoputeri, Ketua Umum PDI Perjuangan memutuskan calon presiden dari PDI Perjuangan melalui jalan laku spiritual, laku batin, kontemplasi mendalam dengan mempertimbangkan segala hal demi masa depan kepemimpinan nasional yang berkesinambungan. Dengan tegas Ibu Mega keputusannya ditujukan hanya dan untuk kejayaan Indonesia Raya,” ucap Said.
“Demikian pula kelak saat beliau akan memutuskan calon wakil presiden untuk dibicarakan dengan partai-partai yang telah mengikat diri kerjasama dengan PDI Perjuangan, timbangan utamanya adalah untuk Indonesia Raya,” sambungnya.
Menurut Said, ini juga berlaku terhadap para ketua umum partai politik pendukung pemerintah lainnya. Setiap parpol memiliki kemandirian dalam menentukan pilihan politiknya. Karena itu, pertemuan ketum parpol di Istana dengan Presiden Jokowi hanya untuk membicarakan kemajuan bangsa ke depan.
“Bertemu dengan Presiden Jokowi adalah sangatlah pantas, bahkan penting mengingat para ketua umum partai-partai tersebut saat ini menopang dan bekerja sama dengan Pemerintahan Presiden Jokowi dan KH Ma’ruf,” tegas Said.
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ini pun menegaskan, Presiden Jokowi menghargai keputusan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yang sudah jauh lebih awal ingin mendukung Anies Baswedan sebagai bakal Capres 2024.
“Sebab, Presiden Jokowi tahu batasan demokrasi, bahwa hak dan kewenangan partai politik mencalonkan calon presden dan wakil presidennya masing- masing,” ujar Said.
Sebelumnya, mantan Wamenkumham Denny Indrayana mempertanyakan netralitas Presiden Jokowi dalam perhelatan Pemilu 2024. Pasalnya, Jokowi secara vulgar telah mempertontonkan ketidaknetralannya dengan mengendorse salah satu pasangan calon.
Ketidaknetralan ini juga ditunjukkan Jokowi dengan mengumpulkan ketua umum partai politik (parpol) pendukung pemerintah di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (2/5) malam.
“Pak Jokowi, hentikan ikut cawe-cawe, hentikan ikut siapa bakal capres, siapa bakal cawapres, bagaimana koalisinya, hentikan! Karena itu adalah kewenangan konstitusional parpol. Jangan disandera dengan kasus-kasus hukum,” ungkap Denny Indrayana, Kamis (4/5).
Denny mengungkapkan ada beberapa kasus hukum seperti BPS, minyak, izin lahan hutan, hingga kardus durian yang memang telah menjadi rahasia umum. Namun, Denny tak menyebut pihak-pihak mana saja yang telah tersandera secara hukum, hingga akhirnya disetir oleh Jokowi untuk mendukung kandidat jagoannya pada Pilpres 2024.
“Saya sebut hukum dijadikan instrumen strategi pemenangan Pilpres 2024,” ungkap Denny.
Oleh karena itu, Denny meminta mantan Wali Kota Solo itu untuk menghentikan cara-cara penyanderaan hukum terhadap pihak-pihak tertentu, hanya untuk memuaskan hasrat kekuasaan.
“Hentikan pengkondisian hentikan koalisi-koalisi karena sandera hukum, hentikan instrumen hukum yang menjadi strategi kampanye pemilu 2024 terutama Pilpres,” pungkas Denny.
