Wali Kota Eri minta penggunaan dakel di Surabaya kedepankan skala prioritas, KabarJatim

Surabaya (Rakyatnesia) – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta camat dan lurah di Kota Pahlawan, Jawa Timur, dalam penggunaan dana kelurahan (dakel) tahun anggaran 2023 dapat mengedepankan skala prioritas di masing-masing wilayah.

“RT/RW dan LPMK bisa duduk bersama dengan camat dan lurah dalam menentukan skala prioritas. Skala prioritas perlu dibuat untuk menentukan mana yang perlu didahulukan. Inilah yang dinamakan guyup-rukun dan gotong-royong,” kata Wali Kota Eri dalam keterangan tertulisnya di Surabaya, Senin.

APBD Surabaya 2023 yang mencapai Rp11,2 triliun itu sebagian dialokasikan untuk dana kelurahan senilai Rp504 Miliar. Sedangkan Kota Surabaya terdiri dari 31 Kecamatan, 154 Kelurahan, 1.360 Rukun Warga (RW) dan 9.107 Rukun Tetangga (RT).

Adapun yang bisa diusulkan melalui dana kelurahan di antaranya adalah pembangunan infrastruktur kampung dengan lebar di bawah 3 meter, sarana prasarana seperti meja ping pong, kursi lipat, gerobak sampah, bak sampah karet hingga CCTV untuk kampung.

Baca juga: Cak Ji: Dana kelurahan di Surabaya 2023 berbasis usulan warga

Menurut Eri, hal itu sering disampaikan dalam pertemuan dengan RT/RW dan LPMK di Surabaya. Terakhir disampaikan di Gedung Serbaguna Sememi Kidul (GSSK), Surabaya, beberapa hari lalu. Dalam pertemuan tersebut, Eri menerima beragam aspirasi, saran hingga keluhan yang disampaikan langsung para pengurus wilayah.

Wakil Wali Kota Surabaya Armuji sebelumnya menyatakan dana kelurahan di Surabaya pada Tahun 2023 berbasis usulan warga yakni melalui musyawarah pembangunan kelurahan (Musbangkel).

“Di tahun 2022 kami masih mendapatkan informasi Rakyatnesia usulan dan realisasi berbeda. Hal tersebut menjadi introspeksi bagi kami semua supaya tujuan pembangunan dapat tercapai dengan baik,” kata Cak Ji panggilan Armuji.

Cak Ji juga mengajak agar masyarakat dapat menyerap dana kelurahan untuk pos kegiatan pemberdayaan guna meningkatkan taraf kesejahteraan hidup warga di antaranya pelatihan ketrampilan, membuat kue dan laundry.

“Kami berharap APBD ini bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat secara maksimal,” ujar dia.

Mantan Ketua DPRD Surabaya ini mengatakan usulan dan karakteristik warga masyarakat di setiap wilayah berbeda sehingga proses entri usulan, perencanaan, realisasi hingga pengawasan harus dilakukan dengan cermat dan hati-hati.

“Memang aparatur di tingkat kelurahan harus telaten untuk melayani warga. Saya yakin kalau realisasi sejalan dengan usulan maka akan membawa manfaat yang besar pada warga,” kata Cak Ji.