TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono diperkirakan akan tetap bertahan di kabinet Jokowi-Maruf Amin.
Keduanya tidak akan ikut mundur dari kabinet mengikuti langkah Mahfud Md yang mundur dari dingklik Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) alasannya yakni ingin konsentrasi di Pilpres 2024.
Mahfud MD sendiri sudah menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dia juga sudah berjumpa dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, untuk menyatakan mengundurkan diri dari Kabinet Indonesia Maju (KIM).
Ditengah mundurnya Mahfud Md, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono kembali diisukan akan menyusul Mahfud Md mundur dari Kabinet Jokowi.
Bahkan, dikabarkan Sri Mulyani dan Basuki Hadimuljono sudah mengerjakan komunikasi dengan sejumlah pihak, tergolong terhadap Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP).
Isu mundurnya Sri Mulyani dan Basuki itu muncuat alasannya yakni pemberitahuan ketidaknyamanan kerja di kabinet Jokowi yang dinilai sudah tidak netral dan cenderung ke pasangan Prabowo-Gibran menjelang Pilpres 2024 ini.
Tribun Network sudah berusaha menjajal mengkonfirmasi terhadap sejumlah pihak di elite PDIP terkait kabar Sri Mulyani dan Basuki sudah berjumpa dengan Megawati. Namun, tak ada yang respon dari pesan yang diantarkan untuk mengkonfirmasi hal tersebut.
Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai, Sri Mulyani dan Basuki tidak akan mundur dari Kabinet Jokowi.
Apalagi, Ujang menyebut kalau pemberitahuan mundurnya Sri Mulyani dan Basuki sudah beredar sejak 2 bulan lalu.
“Ini pemberitahuan mundur sudah 2 bulan kemudian sudah santer, tetapi kan tidak mundur juga. Makara saya melihatnya tidak akan mundur Sri Mulyani dan Basuki,” kata Ujang dikala dihubungi Tribun Network, Jumat (2/2/2024).
Ujang membeberkan argumentasi kenapa Sri Mulyani dan Basuki tidak akan mundur dari Kabinet.
“Karena Sri Mulyani ditunjuk pribadi oleh Presiden, dia menteri Profesional, bertanggung jawab terhadap Presiden Jokowi. Kalau Pak Basiki dahulu juga dari profesional, ditunjuk oleh Jokowi meskipun dikala ini punya KTA PDIP,” ungkap Ujang.
“Jadi saya menyaksikan itu cuma isu, kalau profesional itu sukar untuk mundur, kecuali dari Partai. Kalau partai bisa, partainya mencabut sanggup mundur,” sambung dia.
Ujang juga menyakini bahwa Sri Mulyani dan Bssuki tidak akan mundur alasannya yakni ini berhubungan dengan pertanggungjawaban negara.
Sehingga, dia berharap seluruh menteri yang berada di Kabinet sanggup menjalani tugasnya hingga 20 Oktober 2024 mendatang.
“Saya meyakini tidak akan mundur karena, ini bukan dilema Jokowi, ini dilema tanggungjawab terhadap negara, di saat menteri diberikan tanggung jawab hingga Oktober 2024, dijalani dengan bahagia hati. Dengan tanggung jawab hingga tuntas dan akhir,” katanya.
“Jadi saya menganalisa, Sri Mulyani dan Basuki tidak akan mundur,” terperinci Ujang.
Sebelumnya, praduga sejumlah menteri sudah mulai tak betah di Kabinet, juga diungkapkan oleh ekonom senior Faisal Basri.
Bahkan, Faisal Basri menyerukan sejumlah menteri di kabinet Presiden Jokowi untuk mundur.
Seruan Faisal itu tak terlepas dari ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi yang dianggap berpihak pada pasangan kandidat nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.
Hal itu disampaikan Faisal Basri dikala diskusi bertajuk ‘Political Economic Outlook 2024 di Tebet, Jakarta Selatan, simpulan pekan lalu.
Dia turut menyebut sejumlah menteri yang dibujuk untuk mundur dari Kabinet. Diantaranya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Menurutnya, menteri-menteri ini akan manimbulkan imbas besar kalau sungguh-sungguh mundur.
“Ayo sama-sama kita bujuk Bu Sri Mulyani (Menteri Keuangan), Pak Basuki (Menteri PUPR), dan beberapa menteri lagi untuk mundur. Itu efeknya dahsyat,” kata Faisal Basri.
Faisal Basri bahwa menyebut, Sri Mulyani menjadi menteri yang paling siap untuk mundur.
“Secara moral, saya dengar Bu Sri Mulyani paling siap untuk mundur. Pramono Anung (Sekretaris Kabinet) sudah gagap. Kan PDI (PDI Perjuangan) belain Jokowi terus, pusing,” ucap Faisal.
Setelah pemberitahuan itu berhembus beberapa hari, Menteri Keuangan Sri Mulyani pun alhasil angkat bicara tentang pemberitahuan dirinya yang siap mundur dari Kabinet Indonesia Maju (KIM).
Usai menghadiri rapat di Istana Kepresidenan pada 19 Januari lalu, Sri Mulyani terlihat mengenakan busana berwarna pink serta berteduh di bawah payung yang dipegang petugas pengamanan.
Awak media pun menyapa Sri Mulyani. Dia pun melempar senyum terhadap awak media yang ingin melontarkan pertanyaan terhadap dirinya.
“Bu Ani. Selamat siang. Terkait pemberitahuan mundur dari kabinet, bagaimana Bu? tanya awak media.
Sri Mulyani pun merespons dengan menyampaikan dirinya ingin maju menuju mobilnya.
“Aku mau maju, saya mau maju. Aku mau maju,” jawab Sri Mulyani.
Awak media pun kembali mencecar Sri Mulyani dengan pertanyaan yang sama.
“Ini masih kerja. Aku mau maju, saya mau maju. Nah, maju kan,” jawab Sri Mulyani lagi.
Para awak media kembali melontarkan pertanyaan soal pemberitahuan mundurnya Sri Mulyani itu.
Sri Mulyani pun menjawab bahwa dirinya sekarang masih bekerja.
“Saya bekerja, saya bekerja,” jawab Sri Mulyani sambil masuk kedalam mobilnya.
Di dalam mobilnya, Sri Mulyani masih dicecar pertanyaan oleh awak media soal pemberitahuan tersebut. Bahkan, ada pertanyaan yang menghasilkan Sri Mulyani terlihat tersenyum sambil melipat kedua tangannya.
“Wacana yang meningkat benar enggak Bu? Ada perkelahian dengan Pak Prabowo ya Bu?” tanya awak media.
Sri Mulyani pun merespons pertanyaan itu dengan melempar senyumnya. Tam berselang lama, pintu mobilnya pun tertutup dan meninggalkan Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Menteri dari PDIP Keluar Kabinet?
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkapkan pihaknya enggan terburu-buru meminta para kader PDIP yang berada di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mundur.
Hal itu disampaikan Hasto menyikapi pertanyaan wartawan apakah menteri-menteri PDIP akan ikut mundur pasca kandidat wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD lebuh permulaan mundur dingklik Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).
“Dari terkait juga dengan ini semua, kita cermati dinamika politik yang ada,” kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Kamis (1/2).
Lebih lanjut, Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud ini mencontohkan perlakuan yang dialami Menteri Sosial Tri Rismaharini di kabinet soal tak dilibatkan dalam pembagian sumbangan sosial (bansos).
Padahal, Risma yang kader PDIP itu meletakkan perhatian dan mengutamakan proteksi bagi rakyat miskin biar menemukan bansos.
“Karena Bu Risma sejak menjadi wali kota yakni sosok pemimpin yang jujur, ia melindungi data-data orang miskin, kalau mau bagi bansos, ini data orang miskin, membagi raskin, ini data orang miskin,” terperinci Hasto.
Berbeda dengan suasana dikala ini, lanjut Hasto, bansos justru dibagikan cuma di beberapa kawasan yang besar lengan berkuasa kaitannya dengan unsur politisasi dan elektoral.
Daerah-daerah yang dimaksud Hasto yakni Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta dan Lampung.
“Orang miskin bukan cuma di Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, Lampung. Tapi ada di seluruh Indonesia,” sambung dia.
Politisi asal Yogyakarta ini pun menyebut ada data-data akseptor bansos milik Kementerian Sosial (Kemensos) yang tidak digunakan dalam pembagian bansos sementara waktu terakhir. Sehingga, Hasto sungguh menyayangkan agresi tersebut.
“Seperti Prof Mahfud MD itu pertimbangan yang sungguh mendalam. Bahkan, ia juga memohon isyarat dari Tuhan yang Maha Kuasa, Allah SWT dan alhasil itulah sikapnya,” pungkas Hasto.
Respons Pelaku Usaha
Pelaku jerih payah yang tergabung dalam Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO) mewanti-wanti beberapa hal kalau pemberitahuan tersebut benar adanya.
Terlebih, keyakinan absurd diprediksi akan menurun di saat Menkeu Sri Mulyani mundur dari jabatannya selaku bendahara negara RI.
Dewan Penasihat Hippindo, Tutum Rahanta mengatakan, kondisi pasar dinilai akan bergejolak sejalan dengan turunnya keyakinan penanam modal absurd terhadap Indonesia.
“Kalau pasar bergejolak niscaya pebisnis kan di dalam pasar tersebut, saya kira pasar akan menyesuaikan diri akan menyelamatkan diri masing-masing dulu. Sambil suasana tenang,” ujar Tutum terhadap Tribun Network, Jumat (2/2).
Tutum mengatakan, Hippindo pun mewanti-wanti pengganti Menkeu Sri Mulyani yang mesti memiliki kesepakatan dalam aturan-aturan keuangan bukan cuma pengeluaran dan pendapatan negara.
“Balik lagi kan apakah ini aman alasannya yakni ini menyangkut aturan-aturan main, bukan cuma sekedar menertibkan seluruh pengeluaran dan pendapatan negara. Ini sanggup perpajakan sanggup ini itu segala jenis lah,” ungkap dia.
“Apakah kebijakan-kebijakan insentif yang selama ini sudah digariskan tetap dilakukan atau tidak,” imbuhnya menegaskan.
Selain itu, Tutum menyampaikan bahwa kinerja Menkeu Sri Mulyani sejauh ini dinilai baik dalam membaca kondisi situasi.
Dia bilang kalau Sri Mulyani ini, sanggup mempertahankan kepastian pelaku jerih payah terhadap beraneka ragam hukum maupun insentif yang sudah digariskan pemerintah.
“Menkeu Sri Mulyani dialah yang mempertahankan itu semua alasannya yakni selama hukum main itu tidak sanggup ditegakkan, tidak memamerkan trust terhadap pasar, saya kira siapapun untuk menanamkan uangnya akan berpikir beberapa kali,” jelasnya. (Tribun Network/ Yuda).