SERAMBINEWS.COM – Menteri Koodinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD ternyata meminta restu terhadap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebelum mundur dari Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden Jokowi.
Menurut Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Megawati Soekarnoputri telah menyediakan restu terhadap Mahfud MD untuk mundur dari posisi Menko Polhukam.
“Sudah usang diberikan restu,” kata Hasto Kristiyanto di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Selasa (30/1/2024).
Hasto menambahkan, planning mundurnya Mahfud MD juga telah dirancang bareng Megawati Soekarnoputri dan sejumlah pimpinan partai politik pengusung Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024.
“Mundurnya Prof Mahfud bekerjsama telah dirancang antara Pak Ganjar Pranowo dan Prof Mahfud MD bareng dengan partai politik pengusungnya (PDIP, PPP, Perindo, Partai Hanura) di dalam rapat dengan TPN sementara waktu yang lalu,” ucap Hasto.
Rencana mundurnya Mahfud MD, digambarkan Hasto kian lingkaran ketika Presiden Jokowi tidak lagi mengikuti akun media biasa Menko Polhukam tersebut.
“Dan kemudian ini sebuah saat-saat yang sungguh baik, apalagi ada sentimen negatif yang begitu besar, hingga ada langkah-langkah unfollow terhadap sosial media dari Presiden Jokowi itu yang kemudian kami cermati,” ungkap Hasto.
Oleh alasannya yakni itu, Hasto menyampaikan ketika ini Mahfud MD tengah mempercepat perkerjaannya selaku Menko Polhukam. Dengan harapan, siapa saja penggantinya selaku Menko Polhukam tetap dalam spirit yang serupa membela rakyat.
“Tetapi Prof Mahfud MD selaku hero aturan itu juga mesti menempatkan skala prioritas pada kepentingan rakyat bangsa dan negara. Persoalan Rempang umpamanya membutuhkan sosok yang sungguh tegas untuk menyelesaikan, setidak-tidaknya menyediakan sebuah usulan biar banyak sekali ketidakadilan terhadap banyak sekali pertentangan agraria,” ujar Hasto.
“Terhadap kejahatan-kejahatan keuangan lewat metode online yang sering terjadi, bantuan online, metode asuransi dan sebagainya, sehingga ini akan dikebut oleh Prof Mahfud untuk sanggup dituntaskan sehingga siapa saja yang nanti mengambil alih Prof Mahfud tetap di dalam spirit yang serupa untuk membela rakyat, untuk menegakkan keadilan.”
Sebagai informasi, Mahfud MD ialah satu di antara menteri Jokowi yang diseleksi selaku Menko Polhukam dengan latar belakang profesional.
Meski pernah bergabung di partai politik, Mahfud tidak tercatat selaku kader PDI Perjuangan, partai berlogo banteng yang dipimpin Megawati Soekarnoputri.
Sebelumnya Mahfud MD yang kini menjadi cawapres di Pilpres 2024 menyodorkan keinginannya untuk mundur dari jabatan Menko Polhukam yang semestinya 8 bulan lagi dijalani.
Mahfud Sudah Minta Bertemu Jokowi untuk Sampaikan Pengunduran Diri
Menteri Koordinasi Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengaku telah menemui Menteri Sekretariat Negara (Mensetneg) Praktikno.
Pertemuan itu dijalankan Mahfud untuk meminta jadwal berjumpa Presiden Joko Widodo.
Hal itu disampaikan Mahfud ketika ditanyai soal rencananya mundur dari Kabinet Indonesia Maju.
“Saya telah menemui Setneg Pak Pratikno untuk minta direncanakan sanggup berjumpa bapak Presiden,” kata Mahfud ketika ditanya Kompas.com usai kunjungan kerja di Cirebon, Selasa (30/1/2024).
Mahfud menyebut, diangkat menjadi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan oleh Presiden Joko Widodo secara terhormat.
Saat ini, ia pun mesti memberitahu terkait langkah politiknya terhadap Presiden Joko Widodo secara terhormat.
Upaya ini Mahfud lakukan semata-mata untuk mempertahankan integritas dan susila seorang menteri terhadap Presiden selaku Kepala Negara.
“Dulu saya diangkat dengan sarat penghormatan, dan kini juga mesti memberitahu dengan hormat tentang langkah langkah politik saya. Itu sisi etikanya ya,” tambah Mahfud.
Berikutnya, Mahfud menyebut selaku salah satu kandidat kandidat wakil presiden pada Pemilu 2024, telah seyogyanya melaporkan hal tersebut terhadap pimpinan negara secara baik-baik.
Pasalnya, secara ketatanegaraan, Mahfud menyebut jabatan menteri yakni hak prerogatif presiden sehingga mesti tiba dan menemui Presiden secara terhormat. “
Lalu yang kedua, duduk problem politik, ya, saya telah jadi cawapres, jadi mesti jelas.
Secara ketatanegaraan jabatan menteri itu hak prerogatif presiden, jadi saya mesti tiba sarat penghormatan,” kata Mahfud.
Dia juga menyebut, orang Jawa yakni orang yang menjunjung etika. Dia akan melangkah sarat dengan etika.
“Orang Jawa itu etikanya, tidak tiba dan pergi begitu saja, sehingga senantiasa baik baik,” tutup Mahfud.
Kompas.com: Mahfud Sudah Minta Bertemu Jokowi untuk Sampaikan Pengunduran Diri
Kompastv
