Daftar Isi
SIDOARJO — Dugaan aktivitas perjudian jenis sabung ayam, dadu, hingga cap jiki di Desa Klurak, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, terus memicu polemik di tengah masyarakat. Warga tidak hanya resah dengan dampak sosial dari praktik ilegal tersebut, tetapi juga menyoroti rumor terkait oknum-oknum yang diduga menjadi pelindung agar arena perjudian bisa terus beroperasi.
Berdasarkan desas-desus yang beredar, muncul nama Abah Mempreng yang dituding warga sebagai pengelola arena, serta nama Marta Siagian yang disebut-sebut berperan sebagai perantara. Sosok Marta bahkan diklaim oleh sebagian warga kerap sesumbar memiliki kedekatan dengan pejabat kepolisian setempat.
Lebih mengejutkan lagi, berembus isu liar mengenai dugaan adanya aliran dana “atensi” hingga mencapai Rp120 juta per bulan untuk mengamankan lokasi perjudian tersebut.
Klaim Warga: Ada Dugaan Kebal Hukum
Seorang warga Desa Klurak berinisial R mengaku telah melaporkan aktivitas ini ke Polsek Candi. Namun, ia merasa aktivitas tersebut masih sering kembali beroperasi seolah menantang hukum.
“Kita ini sudah laporan ke Polsek Candi tapi seakan dibiarkan, karena pengelola perjudian tersebut adalah orang-orang berduit dengan julukan Abah Mempreng dan juga Marta Siagian. Ia mengaku kenal dengan semua pejabat di kepolisian, jadi seakan kebal hukum. Malah dirinya berkoar-koar sudah memberikan atensi ke semua jajaran kepolisian, baik itu Kanit Reskrim, Kapolsek, dan Kapolres,” tutur R.
Tentu saja, pernyataan R dan isu setoran Rp120 juta ini merupakan klaim sepihak yang memerlukan pembuktian hukum. Apabila dugaan ini benar, hal tersebut berpotensi membuka skandal serius. Namun, jika terbukti sebaliknya, kepolisian berhak membersihkan nama institusi dari tudingan tak berdasar. Oleh karena itu, pengusutan yang transparan mutlak diperlukan.
Fakta Tambahan: Riwayat Pembongkaran Arena oleh Polsek Candi
Meski sebagian warga merasa ada pembiaran, penelusuran informasi tambahan dari catatan kepolisian justru menunjukkan fakta bahwa aparat tidak sepenuhnya berdiam diri.
Dalam beberapa bulan terakhir, Polsek Candi di bawah kepemimpinan Kapolsek AKP Inda Purwati, S.T.K., S.I.K., tercatat beberapa kali merespons keluhan warga Klurak. Pada akhir Juni 2026, petugas sempat mendatangi lokasi dugaan sabung ayam namun tidak menemukan adanya kerumunan maupun barang bukti.
Tindakan lebih nyata terjadi pada 20 September 2026. Menindaklanjuti aduan masyarakat melalui Call Center 110, jajaran Polresta Sidoarjo bersama Polsek Candi menggerebek lokasi di Desa Klurak. Dalam operasi tersebut, polisi menemukan sarana yang digunakan untuk aduan ayam. Petugas pun langsung membongkar dan menghancurkan seluruh fasilitas arena di lokasi tersebut agar tidak bisa digunakan kembali.
Fakta ini menegaskan bahwa penindakan pernah dilakukan. Namun, warga menilai para pengelola judi kerap menggunakan taktik “kucing-kucingan”—berhenti saat digerebek, lalu kembali membuka praktik secara sembunyi-sembunyi saat pengawasan mereda.
Dampak Sosial dan Desakan Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu
Warga lain berinisial HR mengungkapkan kekhawatirannya karena arena perjudian di Klurak ternyata mengundang banyak pihak dari luar desa. “Aktivitas perjudian aduan ayam di lokasi tersebut tidak hanya melibatkan warga sekitar, yang datang bermain judi banyak dari luar kawasan,” ungkap HR.
Merespons hal ini, pakar hukum dan pengamat kepolisian asal Surabaya, Dr. Didi Sungkono, S.H., M.H., mendesak agar polisi terus konsisten melakukan pemberantasan hingga ke akar-akarnya. Menurutnya, aparat penegak hukum harus peka jika ada tudingan pembiaran. “Pembiaran Polri sebagai aparat penegak hukum akan selalu dipertanyakan apabila arena judi beroperasi secara terbuka dan terang-terangan,” tegas Didi.
Masyarakat menuntut pemberantasan judi dijalankan tanpa tebang pilih, mengingat perjudian sering kali berujung pada lilitan utang, kemiskinan, hingga hancurnya ekonomi keluarga kecil di desa.
Ancaman Pidana Berat Menanti Pengelola Judi
Secara regulasi, tindak pidana perjudian telah diatur dengan sanksi tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru).
Pasal 426 ayat (1) mengatur bahwa setiap orang yang tanpa izin menawarkan, memberikan kesempatan, menjadikan perjudian sebagai mata pencaharian, atau turut serta mengelola perusahaan judi, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda maksimal kategori VI. Pasal 427 juga membidik langsung para pemain yang terlibat dengan ancaman pidana perorangan.
Publik Tunggu Kepastian
Kini, publik menantikan langkah berkesinambungan dari Polresta Sidoarjo dan Polda Jawa Timur. Tidak sekadar membongkar arena bambu, masyarakat menuntut kepolisian untuk memburu para bandar serta menyelidiki kebenaran di balik rumor setoran Rp120 juta yang mencatut nama institusi penegak hukum.
CATATAN REDAKSI:Artikel ini disusun berdasarkan pengaduan warga, pandangan pengamat, serta penelusuran rekam jejak kepolisian (informasi tambahan). Segala dugaan keterlibatan nama Marta Siagian dan Abah Mempreng, berikut rumor aliran dana kepada oknum aparat, masih berstatus sebagai informasi yang membutuhkan verifikasi dan investigasi pembuktian hukum.Redaksi mengedepankan asas praduga tak bersalah serta terus membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak-pihak yang disebutkan secara terbuka dan proporsional.
