BOJONEGORO (RAKYATNESIA.COM) – Wakil Bupati Bojonegoro Drs H Budi Irawanto MPd meminta kepada Dinas Terkait untuk menyiapkan payung hukum terkait pelaksanaan program Bantuan Keuangan Desa (BKD).
Menurutnya BKD ini bisa menjebak kepala desa jika belum adan regulasi untuk pelaksanaan BKD, sehingga perlu disiapkan payung hukum terkait pelaksanaan BKD di tingkat Desa.
“Kita sama-sama carikan payung hukum yang jelas, agar Kepala Desa tidak menjadi korban dalam pelaksanaan BKD, ” tegas Wakil Bupati Bojonegoro Budi Irawanto, Minggu (13/12/2020).
Budi Irawanto menambahkan sejak awal pemberian BKD kepada pihak Pemerintahan Desa tidak sesuai aturan, contoh seperti Pelunasan pajak bumi dan bangunan, dan pembangunan sebelumnya harus sudah terselesaikan.
“Banyak desa yang tak sesuai aturan, namun mendapatkan Bantuan Keuangan Desa, sementara desa yang sesuai aturan tak mendapatkan Bantuan Keuangan Desa trsebut, ” kata Wakil Bupati yang akrab disapa Mas Wawan itu, serius.
Wabup menambahkan pembangunan sebuah kabupaten itu dimulai dari desa, suksesnya Pemerintah Kabupaten dimulai juga dari tingkat Desa. sehingga desa perlu diperhatikan namun bentuk perhatian itu juga harus sesuai aturan.
Selain itu, dalam pemberian Bantuan Keuangan Desa harus ada pemerataan pembangunan. “Jangan sampai ada tebang pilih dalam pemberian Bantuan Keuangan Desa,” pungkasnya.
**(Kis/Red).