Pengosongan Pulau Rempang: Jokowi Menjanjikan Lahan 500 Meter dan Bangunan Tipe 45 untuk Warga
rakyatnesia.com – Presiden Joko Widodo, atau yang akrab disapa Jokowi, mengungkapkan pandangannya terkait konflik yang sedang berkecamuk terkait pengosongan lahan di Pulau Rempang, Kepulauan Riau. Menurutnya, sumber konflik ini terutama disebabkan oleh kurangnya komunikasi yang efektif.
Jokowi berpendapat bahwa konflik antara aparat keamanan dan warga setempat di Rempang seharusnya dapat dihindari jika para warga dilibatkan dalam dialog yang baik dan diberikan solusi terkait rencana pengembangan proyek Rempang Eco City oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam.
“Sebenarnya, ada peluang bagi warga setempat untuk mendapatkan lahan seluas 500 meter persegi beserta bangunan tipe 45. Namun, sayangnya, komunikasi yang memadai tidak terjalin dengan baik. Akibatnya, timbul masalah,” kata Jokowi saat ditemui dalam kunjungannya ke Pasar Kranggot, Cilegon, Banten, pada Selasa, 12 September 2023.
Guna menindaklanjuti penanganan konflik tersebut, dia menugaskan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia untuk memberikan penjelasan langsung kepada warga Rempang terkait pelaksanaan proyek investasi tersebut.
Dikutip dari laman BP Batam, Rempang Eco City merupakan salah satu proyek yang terdaftar dalam Program Strategis Nasional 2023 yang pembangunannya diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023 yang disahkan pada 28 Agustus.
Proyek Rempang Eco City merupakan kawasan industri, perdagangan, hingga wisata terintegrasi yang ditujukan untuk mendorong daya saing dengan Singapura dan Malaysia.
Proyek tersebut akan digarap oleh PT Makmur Elok Graha (MEG) dengan target investasi mencapai Rp381 triliun pada 2080. PT MEG merupakan rekan BP Batam dan Pemkot Batam.
Nantinya, perusahaan itu akan membantu pemerintah menarik investor asing dan lokal dalam pengembangan ekonomi di Pulau Rempang.
Untuk menggarap Rempang Eco City, PT MEG diberi lahan sekitar 17.000 hektare yang mencakup seluruh Pulau Rempang dan Pulau Subang Mas. Pemerintah juga menargetkan, pengembangan Rempang Eco City ini akan menyerap sekitar 306.000 tenaga kerja hingga 2080.
Namun, pembangunan proyek tersebut diprotes oleh warga Rempang dengan menghadang aparat gabungan yang akan mematok dan mengukur lahan pada Kamis 7 September 2023.
Konflik yang diwarnai kekerasan hingga mengakibatkan korban luka-luka bahkan trauma pada anak-anak setempat dipicu oleh penolakan warga terhadap proyek yang mengharuskan sekitar 7.500 warga setempat direlokasi.
Selain itu, proyek tersebut juga mengancam eksistensi 16 kampung adat Melayu yang ada di Pulau Rempang sejak 1834.
