Gubernur Jabar Bentuk Tim Investigasi Permasalahan Ponpes Al-Zaytun , Kabar Terkini
Rakyatnesia – Gubernur Jabar Bentuk Tim Investigasi Permasalahan Ponpes Al-Zaytun Pencarian perihal Berita Nasional di dunia online kian banyak dijalankan masyarakat Indonesia, walaupun sesungguhnya Berita ini akan kami bahas di artikel ini.
[quads id=10]
Pada Tulisan Gubernur Jabar Bentuk Tim Investigasi Permasalahan Ponpes Al-Zaytun ini kami ada sebagian pembahasan yang akan kalian baca disini, dan juga mempunyai sebagian cara penjelasan lain yang bakal membikin kalian terkaget memperhatikan atau membacanya. Jika anda suka dengan berita ini, maka bagikan dengan orang terdekat atau di media sosial kesayangan anda.
[quads id=10]
Rakyatnesia.com–Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membentuk tim investigasi untuk menangani permasalahan pro dan kontra terkait kegiatan dan pengajaran di Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun, Kabupaten Indramayu.
Gubernur menjelaskan, tim itu terdiri atas unsur pendidikan, aparat penegak hukum, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan unsur birokrasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tim itu akan bekerja dengan berhati-hati, berkeadilan, dan terkonfirmasi.
”Nanti kita lihat hasilnya. Kalau nanti ternyata ada pelanggaran pelanggaran secara fikih, syariat, dan lain sebagainya, juga berhubungan dengan potensi pelanggaran administrasi, norma hukum di Indonesia, dan tindakan-tindakan lain, bisa disimpulkan,” kata Ridwan Kamil seperti dilansir dari Rakyatnesia.
Baca Juga: Terlibat Penipuan Rekrutmen Polri, Polda Jabar Copot Kapolsek di Cirebon
Dia mengatakan, tim investigasi itu akan bekerja terhitung mulai Selasa (20/6) selama tujuh hari ke depan. Tim itu dibentuk untuk menghasilkan dua poin. Yakni merespons keresahan masyarakat dan mengumpulkan data beserta fakta yang lengkap terkait Al-Zaytun.
Untuk itu, dia meminta pihak Ponpes Al-Zaytun bersikap kooperatif dengan menerima kehadiran tim investigasi itu. Pasalnya, dia menyebut beberapa kali Ponpes Al-Zaytun menolak pihak-pihak yang ingin melakukan konfirmasi.
”Yang terpenting dari kacamata pemerintah provinsi Jawa Barat kami harus menyelamatkan 5.000-an siswa jika memang terindikasi berada dalam ideologi yang melanggar tatanan hukum tentunya akan ada sebuah upaya yang terukur,” papar Ridwan Kamil.
Baca Juga: Pemprov Jabar Minta Semua Daerah Fokus Tangani Kasus Stunting
Sehingga untuk saat ini, Ridwan Kamil mengatakan, pihaknya masih belum bisa mengambil keputusan atau tindakan apapun. Sebab, akan menunggu hasil pemeriksaan yang dilakukan tim investigasi itu.
”Kami tidak mau melakukan keputusan secara emosional, tanpa ada tabayun atau verifikasi dulu,” kata Ridwan Kamil.
Dikutip dari Jawa Pos