TRIBUN-MEDAN.com – Baru-baru ini, capres nomor urut 02 Prabowo Subianto dikabarkan diperiksa tubuh anti korupsi Eropa terkait fee pembelian jet.
Pengamat militer pun kini meminta Prabowo untuk mengklarifikasi hal tersebut.
Akademisi yang juga Pengamat Militer dan Pertahanan Connie Rahakundini Bakrie meminta Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto untuk mengklarifkasi soal isu yang meningkat tentang penyelidikan forum anti korupsi Uni Eropa (GRECO) terkait pembelian 12 pesawat tempur Mirage 2000-5 yang sudah batal.
Namun ada pemberitahuan tentang dana fee yang sudah terlanjur diterima sebesar USD 20 juta.
Connie menyampaikan hal itu dikala ditanya wartawan tentang beredarnya postingan yang ditulis oleh Jhon William dan diunggah di websiter Meta Nex dan MSN yang menyangkut duduk kendala tersebut pada Jumat (9/2/2024).
“Sekali lagi kita menuntut saja kini untuk mengklarifikasi sendiri mungkin Pak Prabowo Subianto dipertanyakan. Karena di gunjingan yang beredar itu dan diplomatic paper yang kita terima dan kawat yang kita terima yakni sekitar 40 persen dari komisi sudah diterima ia di Qatar dengan dibawa jet pribadi,” kata Connie.
Baginya, hal itu yang paling mungkin dilakukan.
Semua tahu bahwa rencana pengadaan Mirage bekas itu sudah batal.
Namun demikian European Investigative Order (EIO) takkan berhenti lantaran ada praduga penggelapan maupun mark up.
“EIO ini sungguh correct terhadap kasus-kasus menyerupai ini. Makara alutsista itu sungguh hati-hati, jadi duduk kendala ada penggelapan, ada mark up, itu sungguh hati-hati,” katanya.
“Masalahnya kini ada dokumen bocor dari Ceko. Setahu saya kan begitu bahwa dokumen itu bocor kemudian terdeteksi. Setahu saya lagi EIO sudah mengantarkan ke kawat Kedutaan Besar di Jakarta mempertanyakan. Makara kini yang dalam ancaman yakni EIO itu akan membongkar pasti, kenapa urutannya apa, terlebih jikalau kita baca dokumennya,” urainya.
Connie mengaku tidak mengerjakan pemeriksaan atas hal ini.
Ia cuma memperoleh pemberitahuan dari rekan diplomatnya dan yang berada di sektor pertahanan.
“Sekali lagi saya tidak investigasi. Makara saya cuma ngomong apa yang saya terima dari kawan-kawan diplomat, dari kawan-kawan pertahanan yakni di gunjingan itu komisi 7 persen sudah diterima Pak Prabowo, dengan pesawat pribadi. Padahal yang mesti kita luruskan, satu Mirage sudah batal. Kedua yang kita mesti hati-hati-hati, Indonesia mesti hati-hati, permintaan EIO ini akan panjang. Karena EIO mengerjakan ini dan akan hingga ke akarnya, benar atau tidaknya kan tidak tahu,” tambah Connie.
Apakah KPK perlu turun tangan membantu?
Connie menganggap GRECO dan EIO jauh lebih powerfull dari KPK.
“Karena apa? Saya pikir, EIO itu punya bagian mempunyai efek sekali. Bayangkan saya saja sempat menyaksikan kawat dia ke Kedutaan Amerika. Artinya EIO sungguh mempertahankan kehormatan currency-nya dengan baik supaya sanggup mempertahankan penduduk dunia,” ujar Connie.
“Tugas kita sekarang, balasannya yakni meyakinkan bahwa (proyek pengadaan) Mirage ini tidak ada, kemudian meyakinkan Pak Prabowo memang tidak menemukan (fee) itu,”tandasnya.
Sebelumnya, trend di media lazim soal pemberitaan di media terkait Lembaga anti korupsi Uni Eropa yakni GRECO dikabarkan tengah mengusut skandal pembelian 12 pesawat tempur Mirage 2000-5 dari Qatar oleh Kemenhan yang dipimpin kandidat presiden (capres) nomor urut 02 Prabowo Subianto.
Pembelian pesawat tersebut diketahui disepakati senilai 792 juta USD atau sekira Rp12,3 triliun atau dibeli dengan harga satuan 66 juta USD (sekira Rp1,03 triliun).
Disadur dari Microsoft Network (msn.com), GRECO sudah mengantarkan perwakilannya ke Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Jakarta pada 25 Januari 2024.
Dalam keterangannya, European Investigation Order (EIO) sudah menggelar penyelidikan terhadap perusahaan asal Ceko yang menjembatani pembelian pesawat tempur Mirage 2000-5.
Penyelidikan tersebut ialah kepingan dari penyelidikan besar terhadap praduga efek Qatar atas para anggota dewan legislatif Eropa untuk mengamankan kepentingan negara Timur Tengah tersebut.
Dalam penyelidikannya, GRECO meminta Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) untuk memamerkan pemberian terhadap penyelidikan korupsi di internal Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemenhan RI) khususnya yang berhubungan dengan Qatar.
Dalam pemberitaan tersebut, disebutkan penyelidikan GRECO dan EIO berkonsentrasi pada transaksi mempunyai permasalahan 12 pesawat tempur Mirage 2000-5 yang dibeli Kemenhan pada Januari 2023.
Padahal pesawat Mirage 2000-5 tersebut pernah dipersiapkan Qatar terhadap Indonesia secara gratis pada 2009 yang lalu.
Kala itu Menteri Pertahanan (Menhan) Juwono Sudarsono menolak anjuran tersebut dengan pertimbangan ongkos pemeliharan yang mahal.
Di postingan yang diunggah MSN ada kepingan yang menyebut Prabowo sudah menemukan komisi USD 20 juta, lengkapnya dituliskan selaku berikut.
“Banyak pertanyaan yang timbul tentang kontrak pembelian jet tempur yang dijalankan Prabowo pada Januari 2023, dimana Indonesia mesti mengeluarkan duit $792 juta untuk 12 pesawat Mirage 2000-5 yang sebelumnya digunakan oleh Angkatan Udara Qatar.
Ditunda
Di segi lain, permulaan tahun ini Pemerintah RI lewat Kementerian Pertahanan disebut menangguhkan rencana pembelian 12 pesawat Mirage 2000-5 bekas dari Qatar.
Juru Bicara Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Dahnil Anzar mengatakan, penundaan itu dijalankan lantaran kekurangan fiskal. “Karena ada kekurangan fiskal, maka rencana pembelian pesawat Mirage 2000-5 tersebut ditunda,” kata Dahnil dalam keterangannya, Kamis (4/1/2023) kemudian dikutip dari Kompas.com.
Pembeliaan 12 unit Mirage 2000-5 dari Angkatan Udara Qatar itu awalnya untuk menutup gap kesiapan tempur Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara yang disebabkan banyaknya pesawat tempur Tentara Nasional Indonesia AU habis masa pakainya.
Selain itu, sejumlah pesawat tempur Tentara Nasional Indonesia AU juga sedang dimodernisasi.
Dengan dibatalkannya pembelian Mirage 2000-5, Dahnil menyampaikan bahwa pemerintah akan mengerjakan pembaruan teknologi atau retrofit terhadap pesawat-pesawat tempur usang Tentara Nasional Indonesia AU.
Dibantah Yusril
Sementara itu, Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran yakni Yusril Ihza Mahendra membantah seluruh isi pemberitaan Meta Nex dengan judul ‘Indonesia Prabowo Subianto EU Corruption Investigation’ yang terbit hari ini, Jumat (9/2/2024).
Dalam pemberitaan itu, Prabowo disebut terlibat praduga korupsi dan penyuapan senilai 55,4 juta USD dalam pembelian pesawat jet tempur Mirage bekas dengan Pemerintah Qatar.
Uang itu disebut-sebut dijadikan modal Prabowo maju ke Pilpres 2014.
Berita dari sumber itu kemudian dikutip oleh banyak sekali media di tanah air.
Yusril menentukan pemberitahuan terkait adanya pemeriksaan praduga korupsi dalam pembelian 12 pesawat tempur Mirage 2000-5 bekas dari Qatar yakni hoaks.
“Berita tersebut yakni hoaks paling besar yang dijalankan media abnormal jelang pencoblosan tanggal 14 Februari. Berita hoaks tersebut yakni suatu pembusukan politik,” kata Yusril dari pemberitahuan tertulis, Jumat (9/2/2024) malam dikutip dari Warta Kota.
Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) ini menjelaskan, pembelian pesawat bekas dengan Qatar tidak pernah dilaksanakan lantaran kekurangan budget negara.
Meski perjanjian sudah disapakati, sambung Yusril, tetapi pemerintah Indonesia batal berbelanja pesawat bekas tersebut.
“Tidak ada penalti apapun terhadap pemerintah RI jawaban penghapusan itu,” jelasnya.
Guru besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia itu menambahkan, Pemerintah Qatar memang menghendaki Indonesia berbelanja pesawat bekas tersebut secara tunai, tetapi pemerintah Indonesia ingin membelinya dengan cara kredit.
“Sebab itu, kita menggunakan biro perusahaan dari Republik Czech. Namun lantaran kekurangan budget kita, pembelian dengan cara utang, itupun balasannya tidak jadi dilaksanakan,” tegas Yusril.
Yusril pun membantah soal pemeriksaan yang dijalankan tubuh anti korupsi Uni Eropa kepada Menhan Prabowo terkait pembelian pesawat bekas tersebut. Dia pun menentukan tidak ada pemeriksaan terhadap Prabowo.
“Kalau pemeriksaan itu ada, maka pihak Qatar dan biro dari Czech juga akan lebih duluan diinvestigasi, tetapi hal itu tidak terjadi,” ucapnya.
Yusril pun mengimbau seluruh penduduk Indonesia untuk tidak begitu saja mempercayai gunjingan yang sumbernya tidak kredibel.
Dia mengajak seluruh penduduk tetap damai dan tidak terpengaruh dengan pemberitaan-pemberitaan yang berisi pembusukan politik.
(*/TRIBUN-MEDAN.com)
Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News
Ikuti juga pemberitahuan yang lain di Facebook, Instagram dan Twitter
Artikel ini sudah tayang di Tribunnews.com