BOJONEGORO (RAKYAT INDEPENDEN)- Pilkada serentak tinggal menghitung hari. Pasalnya, Pilkada bakal digelar 27 Juni 2018, sehingga waktunya tinggal 17 hari lagi. Makin dekatnya Pilkada membuat Ketua Panwaskab Bojonegoro M. Yasin bersama anggotanya terus masuk kerja. Bahkan, saat lebaran mereka hanya libur 3 (tiga) hari saja.
Saat ditemui di kantor Panwaskab yang berada di Jalan Pahlawan atau selatan Alun-alun Bojonegoro, Jawa timur itu, pria yang tinggal di Desa Sarirejo, Kecamatan Balen itu mengatakan, bahwa mendekati Pilkada 2018 tersebut, pihaknya lebih intens dalam melakukan pengawasan adanya isu money politik yang bakal dilakukan para paslon atau timsesnya.
“Pengawasan dilakukan agar dalam kegiatan tahapan Pilkada ini tak dicederai oleh berbagai pelanggaran oleh para pasangan calon, baik paslon Gubernur-Wakil Gubernur Jawa timur dan Paslon Bupati-Wakil Bupati Bojonegoro,” demikian disampaikan Ketua Panwaskab Bojonegoro, M. Yasin, Sabtu (9/6/2018).
Ditambahkannya, bentuk pelanggaran yang menjadi perhatian Panwaskab Bojonegoro adalah dugaan terjadinya money politik alias politik uang yang dilakukan para paslon tersebut.
Pengawasan juga difokuskan adanya ASN (Aparatur Sipil Negara) yang turut mendukung paslon, juga mengawasi anggota TNI dan Polri agar tetap netral dan tak berpihak ke salah satu calon.
“Peluang untuk melakukan money politik di jelang hari raya ini sangat besar. Hendaknya para paslon Gubernur-Wakil Gubernur Jawa timur dan Paslon Bupati-Wakil Bupati Bojonegoro, tidak mencederai demokrasi dan menghormati bulan suci ramadhan dengan cara tidak melakukan tindakan politik uang,” ungkapnya.
Masih menurut Mas Yasin – demikian, Ketua Panwaskab Bojonegoro M. Yasin, akrab disapa – agar paslon tak gegabah dalam membagi-bagikan uang ke masyarakat yang bisa menjeratnya sebagai bentuk pelanggaran dan bisa membatalkan pencalonanya.
“Isu adanya money politik jelang lebaran, menjadi perhatian sehingga kami makin meningkatkan pengawasan. Selain panwas sebaiknya masyarakat juga turut melakukan pengawasan. Jika mengetahui adanya praktek politik uang tersebut silahkan dilaporan ke Panwas terdekat atau langsung ke Kantor Panwaskab Bojonegoro. Laporan akan langsung kita tindak lanjuti,” tegas Mas Yasin.
Jangan lupa, melengkapi laporan dengan data-data yang cukup. Karena dalam laporan itu harus ada pelapor dan terlapor, serta ada saksi lebih dari 2 (dua) orang.
“Dalam mengawasi Pilkada serentak 2018, Panwaskab Bojonegoro juga memiliki Panwacam (Panitia Pengawas Kecamatan) dan PPL (Pengawas Pemilu Lapangan), yang terus memantau kegiatan Pilkada agar bisa berjalan dengan baik dan lancar. Peran serta masyarakat juga sangat kami harapan untuk bersama-sama mengawasi pesta demokrasi ini,” katanya sambil berharap.
Jika Pilkada berjalan dengan baik, maka masyarakat akan memperoleh Bupati-Wakil bupati Bojonegoro dan Gubernur-Wakil Gubernur Jatim, sesuai dengan pilihan rakyat.
**(Kis/Red).