BOJONEGORO (RAKYATNESIA.COM) – Momentum Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) 2020 ini, dimanfaatkan untuk menggelar Webinar dengan thema “Kendali Penanganan Covid 19 Milik Pusat atau Daerah”.
Acara yang dilaksanakan d Pendopo Malowopati Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro itu, dimanfaatkan oleh Bupati Bojonegoro DR Hj Anna Mu’awanah untuk menyampaikan strategi daerah Pemkab Bojonegoro dalam menangani Covid-19 di Bumi Angling Dharma itu, Rabu (20/5/2020).
Di forum virtual Pendopo Malowopati Bojonegoro, Bupati sampaikan beberapa strategi kebijakan Pemerintah pusat dan Daerah untuk memutus mata rantai Covid 19 di Kabupaten Bojonegoro, yakni,
– Desentralisasi penanganan Covid-19 berbasis Desa hingga RT.
– Sosialisasi serta mempersiapkan Tim Gugus Tugas Covid-19 dari Tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa.
– Memperkuat azas kegotong-royongan dalam lapisan masyarakat Desa.
– Melakukan pemantauan bagi warga yang mudik dari daerah zona merah serta menyiapkan shelter di tiap Desa sebagai tempat isolasi.
– Memperketat jam malam untuk mengurai tingkat kerumunan baik di Kota maupun Desa.
– Tracking dan melaksanakan rapid test kepada pedagang-pedagang pasar tradisional.
– Social control di daerah zona merah.
– Upaya komunikasi dengan Pemprov Jatim untuk realisasikan tes swab sendiri di RSUD Dr R Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro.
– Peningkatan kesadaran masyarakat untuk tetap menjalankan protokol Covid-19 di setiap aktifitas.
Acara tersebu terselenggara atas inisiasi Komnas HAM berkolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil CISDI (Center For Indonesia’s Strategic Development Initiatives)
Turut dihadiri beberapa tokoh skaligus sebagai pembicara, diantaranya : Beka Ulung Hapsara (Komisioner HAM), Diah Saminarsih ( Senior Adviser On Gender And Youth WHO), Ganjar Pranowo (Gubernur Jateng), Nihayatul Wafiroh (Wakil Ketua Komisi IX DPR RI), Anna Mu’awanah (Bupati Bojonegoro),
Hadir pula, Akmel Taher (Anggota Tim Pakar Kesehatan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19), Robert Na Endi Jaweng ( Direktur Eksekutif Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah), dan Budi Setyarso (Pimred Koran Tempo), serta undangan lainnya.
**(Kis/Red).