BOJONEGORO (Rakyat Independen)- Nasib masyarakat di wilayah Kabupaten Bojonegoro yang hendak mendaftarkan diri sebagai perangkat desa, kini harus kembali bersabar. Pasalnya, rapat Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) tentang Perangkat Desa yang bakal dibahas antara Legislatif dan Eksekutif tersebut batal dilaksanakan hari ini, Rabu (3/5/2017).
Penundaan itu, diprediksi bakal ‘mengganggu’ rencana pengisian perangkat desa yang sudah direncanakan bakal dilaksanakan sekitar bulan Juni 2017 ini. Karena sudah ada gambaran terkait adanya lowongan perangkat desa tersebut sehingga membuat para pemuda yang di desa-desa yang ada lowongan perangkat desa sudah mulai mengurus surat-surat kelengkapan sebagai persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai perangkat desa tersebut.
Batalnya Pembahasan final Raperda Perangkat desa tersebut, karena tak hadirnya Tim Eksekutif Pemkab Bojonegoro diantaranyam Asisten Bidang Pemerintahan Djoko Lukito, Kabag Hukum Moh Chosim dan Kepala DPMPD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa) Ec Djumari.
Ketua Pansus I Dony Bayu Setyawan, kepada rakyatnesia.com mengatakan, dengan batalnya embahasan final Raperda Perangkat desa ini, membuat Raperda Perangkat desa tak bisa di sah kan.
“Rapat Pansus antara Eksekutif dengan Legislatif masih harus membahas point krusial yang hingga hari ini belum disepakati seperti halnya dengan Sekdes PNS, persyaratan khusus seperti dukungan KTP untuk Calon Kepala Dusun (Kasun) maupun sertifikat IT bagi calon perangkat, dan beberapa poin-poin lainnya,” tegas Politisi PDI Perjuangan Bojonegoro itu, Rabu (3/5/2017).
Masih menurut pria yang akrab disapa Mas Dony itu menambahkan, pembahasan selanjutnya akan dilakukan secepatnya. Sebab, untuk jalannya roda pemerintahan desa yang baik dan lancar, maka perangkat desa perlu segera di isi secepatnya.
Perlu diketahui, hingga saat ini, ada sekitar 720 lowongan yang bakal diisi dalam tes erangkat yang rencananya bakal dilaksanakan Juni tahun 2107 ini. **(Kis/Red).