Anggota DPD RI Apresiasi DPR RI Ungkap Permasalahan Narkoba dan Tenaga Kerja Asing di Sulteng , Kabar Terkini

Rakyatnesia.com–Anggota DPD RI Abdul Rachman Thaha sangat mengapresiasi Komisi III DPR RI yang sudah melakukan kunjungan kerja reses di wilayah Sulawesi Tengah. Anggota DPR itu salah satunya mengunjungi pihak aparat penegak hukum setempat.

Abdul Rachman Thaha mengatakan, mengapa Sulteng menjadi tempat kunjungan kerja, pasti ada sesuatu di daerah Sulteng. Pihaknya berterima kasih kepada rombongan komisi III DPR RI yang peka terhadap kondisi perkembangan di wilayah Sulteng.

”Saya sempat mengantar para senior-senior saya yang sesama di parlemen. Tentunya saya juga ingin mendapatkan informasi tentang daerah pemilihan saya juga. Dan saya yakin ini juga atas inisiatif dari Sarifuddin Sudding yang juga berasal dari dapil Sulteng,” papar Abdul Rachman Thaha.

Baca Juga: Wali Kota Makassar Penuhi Panggilan Kejati Sulsel, Belasan Mantan Pejabat PDAM Makassar Diperiksa

Dia meyakini, pihak-pihak terkait pasti mendapatkan informasi-informasi yang sangat akurat. Khususnya soal peredaran narkoba dan keberadaan tenaga kerja asing.

”Ini sangat membahayakan regenerasi anak bangsa, khususnya anak-anak daerah Sulteng,” terang Abdul Rachman Thaha.

Menurut dia, apa yang telah disampaikan anggota DPR RI Benny K. Harman dan anggota lain bahwa Sulawesi Tengah menjadi provinsi ke-4 dengan tingkat peredaran Narkoba tertinggi di negeri ini harus menjadi perhatian aparat penegak hukum.

Baca Juga: Pakar Psikologi Forensik Sebut Pleidoi Teddy Minahasa Bisa Ditebak, Ada Perang Bintang

”Beliau menyampaikan ini pasti berdasar data yang akurat. Saya tidak menafikan apa yang telah disampaikan bahwa memang Sulteng menjadi provinsi ke-4 peredaran tertinggi narkoba,” ujar Abdul Rachman Thaha.

Apalagi lanjut dia, Sulteng adalah daerah tambang yang terdapat begitu banyak warga negara asing yang keluar masuk. Hal tersebut perlu patut diduga jangan sampai dengan mudah masuk mengedarkan narkoba.

”Kemenkumham dan aparat penegak hukum harus benar-benar melakukan pengawasan ekstraketat terhadap orang asing yang masuk,” terang Abdul Rachman Thaha.

Baca Juga: Gudang Penyimpanan Narkoba Senilai Rp 23 Miliar Dibongkar Polisi

Dia menambahkan, hal itu harus menjadi perhatian khusus BNN dan BNNP Sulawesi Tengah. BNN harus segera mengambil sikap dari hasil data penelitian lembaga peneliti nasional. Dan hal itu harus didukung peralatan yang lebih lengkap sehingga dapat bekerja lebih maksimal untuk melakukan pengawasan bagi WNA yang masuk.

”Aparat penegak hukum harus bekerja lebih ekstra ketat untuk membongkar jaringan narkoba ini. Apalagi anggota DPR RI Benny K. Harman menyebut tenaga kerja asing itu tidak mau dites urine oleh petugas BNN dan polisi. Inilah contoh betapa negara gagal hadir melindungi warganya,” ucap Abdul Rachman Thaha.