BOJONEGORO (RAKYATNESIA.COM) – Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Bojonegoro menggelar Musyawarah Kabupaten (Muskab) ke VI, yag digelar di Hotel Aston yang berada di Jalan MH Thamrin, Bojonegoro, Jawa timur, Minggu, (11/4/2021).
Kegiatan Muskab kali ini bertajuk “Meneguhkan Peran dan Fungsi Kadin untuk Memajukan Perekonomian Daerah”.
Muskab VI tersebut dihadiri oleh Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah, Ketua Umum Kadin Jawa Timur Adik Dwi Putranto, Ketua Kadin Bojonegoro Budiono beserta pengurus, dan 30 pengusaha dari Bojonegoro.
Dalam laporannya Ketua Panitia pelaksana, Abdul Kohar, menyampaikan, sesuai petunjuk undangan berjumlah 30 orang karena suasana Pandemi Covid-19 dan agar terciptanya kondusifitas.
“Muskab-muskab sebelumnya berjumlah ratusan. Namun tidak mengurangi antuasis semua asosiasi pengusaha yang sudah mewakili elemen yang ada,” ujarnya.
Dalam sambutannya, Ketua Kadin Bojonegoro, Budiono, menyampaikan, ada satu kebijakan Bupati Bojonegoro DR Hj Anna Mu’awanah tentang pembangunan jalan nasional jalur Babat-Bojonegoro, yaitu melakukan pelebaran meski statusnya jalan nasional.
“Selama dua tahun, Kepemimpinan Bupati Bojonegoro Bu Anna ini, telah sukses mengawal kebijakan terlebih akan membangun tol. Selain itu, ada perbaikan atau peningkatan jalan antar desa,” ungkap Budiono yang juga anggota DPRD Provinsi Jawa timur asal Dapil IX itu.
Terobosan kebijakan dengan membuat BUMD Pertanian yang akan menggerakkan roda perekonomian petani. Langkah ini cukup bagus karena dengan adanya panen raya di Bojonegoro gabah di tingkat petani bisa terserap dengan maksimal.
“Semoga Kadin bisa mengawal semua kebijakan Bupati Bojonegoro Bu Anna demi kesuksesan dan kesejahteraan masyarakatnya,” tegas pria asal Desa Padang, Trucuk itu.
Ketua Umum Kadin Jatim, Adik Dwi Putranto, mengatakan, kepengurusan Kadin Jatim harus bisa sambung dengan kadin terpilih Kabupaten Bojonegoro karena andalan dan prioritas sekarang adalah UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah).
Tentunya kalau dilihat Bojonegoro pendapatan asli daerah nomor 2 setelah Surabaya di Jatim. Untuk itu, pihaknya menyarankan kepada pengurus Kadin yang terpilih nanti harus bisa mempersiapkan diri bersinergi dengan pimpinan daerah.
Bagaimana caranya bersinergi? Tentunya pengurus Kadin harus punya program yang bersinergi dengan Pemkab Bojonegoro. Kadin Jatim siap mendampingi secara bersama-sama.
“Kita memiliki eksport centre, memberikan konsultasi dan sertifikasi juga,” tandasnya.
Kadin juga bekerjasama dengan Kadin Jerman terkait vokasi dua sistem. Ini yang juga diharapkan kepengurusan Kadin terpilih bisa memahami vokasi dua sistem.
“Mahasiswa kita kasih magang untuk nantinya dicarikan partner industri. Tapi sebelumnya industrinya harus dilatih namanya pelatihan tempat kerja,” tegasnya.
Dia berharap, ke depan Kadin Bojonegoro bisa berinovasi dan membuat masyarakat menciptakan lapangan kerja melalui pelatihan dan sertifikasi.
“Kalau sudah ada lapangan kerja baru pasti ada investasi. Kalau sudah ada investasi, pendapatan daerah pasti meningkat,” tandasnya
Kadin Jatim, lanjut dia sekarang fokus dengan UMKM dan SDM. UMKM penyerap tenaga kerjanya berjumlah 90 persen saat Pandemi.
“Jadi saya minta tolong, ke depan Kadin terpilih sekaligus pengurus didalamnya boleh mengurus proyek tapi ada tanggung jawab moral. Karena kalau sudah bergabung di Kadin moralnya adalah mensejahterakan rakyat,” tandasnya.
Sementara itu, Bupati Bojonegoro DR Hj Anna Muawanah, mengatakan, jika selama ini pihaknya ikut mengawasi Kadin di Bojonegoro. Terlebih dirinya pernah menjadi anggota Kadin Indonesia dan terakhir beraktifitas di Kadin Indonesia tahun 2014 silam.
Lanjut DR HJ Anna Mu’awanah, bahwa pada tahun 2020 lalu, saat awal tahun dunia diguncang Pandemi, rapat TPAD mengundang BI, OJK, BPS, dan baru Bojonegoro mengundang 3 komponen penting untuk membuat strategi membantu petani agar penyerapan gabah bisa maksimal.
“Termasuk dalam pembentukan BUMD Pertanian yang bertujuan untuk melakukan penyerapan gabah petani agar bisa maksimal,” tegas Bupati Wanita Pertama di Bumi Angling Dharma itu.
Saat ini, pihaknya melihat data peta 70 persen penyumbang ketahanan pangan di Jatim berasal dari sektor pertanian. Bupatu berharap, ke depan Kadin Bojonegoro bersinergi dengan program Pemkab Bojonegoro termasuk dalam melaksanakan pembangunan.
“Semua pengusaha siap atau tidak siap, harus mau menyongsong era keterbukaan. Semua bisa ikut bekerja,” pungkasnya.
**(Kis/Red).