Bimtek Implementasi Sakip, Dibuka Oleh Wakil Bupati Bojonegoro
BOJONEGORO (RAKYAT INDEPENDEN) – Guna menyamakan pemahaman tentang implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) dilingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, digelar Bimbingan Teknis (Bimtek), di Ruang Angling Dharma,Pemkab Bojonegoro, Jawa timur, Senin (1/3/2019).
Digelarnya, Bimtek Implementasi Sakip ini bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel serta memberikan pendampingan terhadap dokumentasi dan penyusunan dokumen SAKIP yang ada di masing-masing OPD yang ada di Jajaran Pemkab Bojonegoro,
Kegiatan yang dilaksanakan selama 2 (dua) yakni sejak hari Senin tanggal 1 hingga 2 April itu, diikuti oleh 142 Peserta yang berasal dari pejabat Eselon III dan IV.
Hadir sebagai narasumber berasal dari Biro Organisasi Sekretaris Daerah dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur.
Wakil Bupati Bojonegoro Budi Irawanto, kata dalam kata sambutannya menyampaikan bahwa SAKIP sangat penting. Pasalnya, Sakip sudah menjadi kebutuhan Pemerintah Daerah seperti Kabupaten Bojonegoro ini.
Dimana, Sakip ini sesuai dengan Perpres Nomor 29 Tahun 2014. Sehingga pasca mengikuti Bimtek ini penerapan managemen Sakip benar-benar dapat dilaksanakan di lingkungan pemerintah daerah kabupaten Bojonegoro.
“Unsur-unsur Sakip harus sesuai dengan ketentuan mengikuti norma-norma yang berlaku sehingga hasilnya betul-betul akurat,” ungkap Wabup Bojonegoro Budi Irawanto, Senin (1/4/2019).
Lanjut Mas Wawan, demikian Wabup Bojonegoro Budi Irawanto, akrab disapa, bahwa laporan kinerja instansi pemerintah dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi berdasarkan Sakip.
Ditambahkan, diantara kelemahan belum adanya implementasi Sakip adalah kurangnya dukungan dan pemahaman bersama tentang pentingnya Sakip tersebut.
“Kecenderungan memberikan informasi yang baik-baik saja dan tidak sesuai dengan keadaan di lapangan juga merupakan hambatan dalam implementasi Sakip ini,” ujar Mas Wawan.
Masih menurut Mas Wawan, dalam hal ini, pihak Pemkab Bojonegoro sangat memperhatikan dan mendorong implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara menyeluruh mampu dilaksakan di Kabupaten Bojonegoro ini.
“Kunci pemerintahan yang baik adalah komunikasi antar OPD. Semua harus saling bekerja sama sebagai partner kerja. Agar kolektif kolegial dapat terbangun dengan baik sehingga visi dan misi pemerintah dapat terlaksana dan bermanfaat untuk masyarakat Bojonegoro. Tunjukkan Kinerjamu sehingga akan nampak prestasimu. Untuk menuju Bojonegoro yang Produktif dan Energik,” pungkasnya.
**(Kis/Red).
