BOJONEGORO (RAKYAT INDEPENDEN)- Panitia Pengawas Kabupaten (Panwaskab) Bojonegoro mendeklarasikan menolak politik uang dan politisasi SARA (Suku Ras Agama dan Antar Golongan) untuk Pilkada Bojonegoro 2018 Bersinergitas. Acara berlangsung di pendopo Malowopati Pemkab Bojonegoro, Rabu (14/2/2018).
Acara serupa digelar secara nasional jelang masa kampanye pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan bertarung guna memperebutkan sebagai orang nomor satu dan nomor dua di Kabupaten Bojonegoro untuk periode 2018 – 2023.
Keempat Pasangan calon (paslon) bupati – wakil bupati Bojonegoro dalam Pilkada 2018, diundang untuk bersama-sama mendeklarisikan tolak dan lawan politik uang dan politisasi SARA di Pilkada 2018.
Tiga calon bupati hadir yakni Hj Mitro’atin mewakili paslon Soehadi Moeljono – H Mitro’atin (Moelyo Atine); H Mahfudhoh dari Paslon Hj Mahfudhoh – Kuswiyanto (MK); Basuki dari Paslon Basuki – Pudji Dewanto (Basu Dewa). Untuk Paslon Anna Mu’awanah – Budi Irawanto (Awan) tak hadir dalam kegiatan tersebut.
Ketua Panwaskab Bojonegoro, M. Yasin kepada para awak media mengatakan, deklarasi dilakukan serentak dengaan tujuan agar paslon tak melakukan politik uang atau biasa disebut money politik. Jika dalam kajian terbukti melakukan politik uang maka pada paslon tersebut akan diberikan sanksi berat.
“Jika terbukti melakukan pelanggaran politik uang maka aka nada sanksi administrasi hingga pembatalan paslon,” kata Ketua Panwaskab Bojonegoro, M. Yasin usai gelar deklarasi di Pendopo Malowopati Pemkab Bojonegoro, Rabu (14/2/2018).
Kegiatan ini merupakan sebuah proteksi adanya kerawanan, sejak coklit, kampanye hingga pemungutan suara. Sebab, ini adalah awal untuk berkomitmen dalam melaksanakan pilkada yang bebas dari politik uang dan perlu diwaspadai adanya politisasi SARA.
“Jika di Pilkada politik uang masih saja terjadi, hal itu bisa dijadikan pembelajaran agar hal serupa tak terjadi lagi di Pilkada 2018 ini,” pungkasnya. **(Kis/Red).