653 Surat Bunyi Pemilu 2024 Di Pijay Rusak Dan Kurang. Kip Lakukan Langkah Persiapan Menyerupai Ini

moch akbar fitrianto

Bagikan

653 Surat Suara Pemilu 2024 di Pijay Rusak dan Kurang. KIP Lakukan Langkah Antisipasi Seperti Ini

Laporan Idris Ismail I Pidie Jaya 

SERAMBINEWS.COM, MEUREUDU – Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Pidie Jaya (Pijay) menentukan hingga batas selesai proses pelipatan dan penyortiran surat suara pada Selasa (16/1/2024) petang, didapatkan sebanyak 653 lembar surat bunyi rusak serta tidak cukup atau kurang.

“Setelah dilaksanakan rekap secara keseluruhan, logistik surat bunyi untuk Pemilu serempak 2024, baik Presiden, DPR-RI, DPD, DPRA, dan DPRK, hingga Rabu (17/1/2024) petang, didapatkan adanya logistik surat bunyi yang rusak sebanyak 386 lembar dan tidak cukup 267 lembar,” sebut Ketua KIP Pijay, Iskandar, SSos bareng Sekretaris, Iswandi, SE terhadap Serambinews.com, Kamis (18/1/2024).

Dijelaskan Iskandar, jumlah logistik surat bunyi secara keseluruhan untuk Kabupaten Pijay yang dibutuhkan 570.945 lembar, untuk Pemilu serempak 2024.

Semua surat bunyi tersebut sudah selesai dilipat dan disortir. 

Menurut Iskandar, 386 surat bunyi yang rusak itu akhir terkotori tinta dan sobek dari percetakan.

Sementara 267 lembar surat bunyi yang kurang itu, masing-masing untuk penyeleksian Presiden dan Wapres 131 lembar, DPR-RI 58 lembar, dan DPRK pada Daerah Pemilihan (Dapil) 2, sebanyak 78 lembar.

“Jadi kelemahan jumlah logistik yang tidak cukup tersebut, kami pihak KIP dalam waktu erat secepatnya menyurat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat,” terangnya.

Ada pun deadline penyortiran dan pelipatan surat suara yang dibutuhkan yakni selama satu pekan atau enam hari yakni mulai sejak 11 hingga 16 Januari 2024.

Proses sorlip (sortir dan lipat) ini dipusatkan di Gedung Tgk Chik Pante Geulima atau Gedung Taher Fondation yang berada dalam Komplek Perkantoran Bupati Pijay, Cot Trieng, Kecamatan Meureudu.

Semua kegiatan pelipatan dan penyortiran surat suara berlangsung tanpa halangan apa pun dengan melibatkan 84 tenaga kerja lepas.

Hal ini disokong secara sarat melalui pengawalan tim adonan pegawapemerintah Kepolisian, Satpol PP, dan Panwaslu.

“Kami berharap pada tahap pendistribusian logistik menjelang pencoblosan juga sanggup berlangsung dengan baik tanpa halangan apa pun melalui pemberian semua pihak,” ungkapnya.(*)

 

Bagikan

Also Read